Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Diminta Punya Rencana Khusus Saat Masa Tenang Pilkada

Kompas.com - 09/02/2017, 23:35 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengimbau lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk berkonsolidasi intens dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini sebagai antisipasi terjadinya berbagai pelanggaran jelang pemungutan suara pilkada serentak pada Rabu (15/2/2017) nanti.

Menurut peneliti Perludem, Titi Anggraini, tingkat pelanggaran cenderung meningkat pada masa tenang atau tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pelanggaran bisa dilakukan oleh kader maupun simpatisan partai dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, atau perusakan.

"Kepolisian harus punya rencana khusus agar masa tenang menjadi benar-benar tenang," ujar Titi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

Menurut Titi, sejumlah daerah yang rawan konflik rentan memunculkan tindak kekerasan jelang pemungutan suara.

Misalnya, di Aceh. Perludem mencatat sudah ada 26 tindak kekerasan di Aceh selama proses penyelenggaraan pilkada berjalan.

Titi mengatakan, konflik yang sering terjadi yakni antara Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh. Kedua Partai ini sama-sama mengusung mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Partai Aceh mengajukan Muzakir Manaf–TA Khalid sebagai calon gubernur-calon wakil gubernur Aceh. Sedangkan Partai Nasional Aceh mencalonkan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah.

"Nah ini apakah terkait dengan fragmentasi di internal eks kombatan GAM," kata Titi.

(Baca juga: Jelang Pilkada, Kerawanan Jakarta Meningkat, Aceh Menurun)

Menurut Titi, masyarakat harus berani melapor kepada pihak berwajib jika melihat atau mengalami kekerasan.

Kepolisian harus menindak tegas pelaku kekerasan dan penyelenggara pemilu, juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor.

"Bawaslu harus bekerja sama dengan lembaga terkait, kalau perlu dihadirkan lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena memang ini bukan perkara mudah dan sederhana," kata Titi.

Sedianya, secara serentak pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Ada 101 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut.

Rinciannya, 7 Provinsi akan menggelar Pilgub; 18 kota dan 76 kabupaten menggelar pilkada. 

Kompas TV Ingin Pilkada Makin Mutakhir, Kemendagri Adakan Rakornas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com