Jelang Pilkada, Kerawanan Jakarta Meningkat, Aceh Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian bersama TNI dan pihak terkait lainnya menggunakan strategi dan cara penanganan yang baru untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada serentak 2017.

Polisi memetakan tiga daerah yang dianggap rawan menjelang pilkada, yaitu Aceh, Jakarta, dan Papua Barat.

Untuk pilkada di Aceh, kata Martinus, kondisi keamanan lebih kondusif dibandingkan pada pelaksanaan sebelumnya.

"Trennya gangguan kamtibmas yang terjadi di Aceh sudah sangat jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Martinus mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, tidak didapati kasus-kasus besar dengan pidana berat.

Konflik yang terjadi antara lain pelemparan granat di rumah salah satu kader, kemudian penembakan pagar rumah salah satu kandidat, hingga perusakan alat peraga.

"Hal ini bisa kita kelola, tidak berkembang menjadi satu persaingan, perselisihan, dan muncul pidana baru dari kegiatan apa yang mereka lakukan ini," kata Martinus.

Khusus untuk Aceh, Polda setempat melakukan pendekatan ke tim sukses masing-masing pasangan calon. Komunikasi terjalin intens dengan rutin melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi pilkada damai.

Jangan sampai dalam kampanye muncul perselisihan elite menular ke para pendukungnya di akar rumput.

Berbeda dengan Aceh, Martinus menganggap tensi pilkada serentak di Jakarta justru meningkat.

Jakarta sebelumnya tidak termasuk daerah rawan saat pilkada. Namun, belakangan munculnya aksi saling lapor, ujaran kebencian, dan konflik lainnya membuat polisi mengawasi betul situasi keamanan di Jakarta.

"Karena kondisi sosial dan politik meningkat sehingga kita kategorikan DKI Jakarta rawan," kata Martinus.

(Baca: Pimpinan Komisi II Nilai Pilkada Aceh, DKI, dan Papua Rawan Konflik)

Sementara itu, di Papua Barat masih banyak konflik di masyarakat adat. Pola gangguan masyarakat di Aceh dan Jakarta juga ditemui di sana.

Dengan demikian, polisi menambah personel untuk mengamankan jalannya pilkada di tiga daerah rawan tersebut. Jika sewaktu-waktu membutuhkan jumlah personel yang lebih besar, maka polisi di daerah sekitarnya akan diperbantukan.

Polri menempatkan sekitar 72.000 personel untuk 101 daerah di luar Brimob Polri, TNI, dan pihak pengamanan lainnya. Untuk mengantisipasi pelanggaran pilkada, polisi masuk ke setiap tempat pemungutan suara sejak H-3.

"Kita berharap pelaksanaan pemungutan suara perhitungan dan penetapan nanti bisa berlangsung dengan damai," kata Martinus.