Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Calon Penasihat KPK Bukan Pajangan"

Kompas.com - 07/02/2017, 15:08 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sejumlah persyaratan bagi warga negara Indonesia yang berminat mengisi empat jabatan penasihat KPK.

Panitia seleksi berharap pendaftar calon penasihat KPK tidak hanya yang memiliki keahlian di bidang hukum. Empat posisi penasihat tersebut rencananya akan diisi empat orang yang ahli di berbagai bidang.

"Mudah-mudahan tidak hanya ahli di bidang hukum, tapi di bidang lain juga," ujar Ketua Pansel Imam Prasodjo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/2/2017).

(Baca: Pendaftaran Calon Penasihat KPK Dibuka, Ini Syaratnya...)

Anggota Pansel Mahfud MD mengatakan, kualifikasi keahlian di bidang lain tersebut adalah salah satu permintaan pimpinan KPK.

Menurut Mahfud, pimpinan KPK merasa membutuhkan masukan di bidang-bidang lain, seperti bidang informasi dan teknologi serta di bidang ekonomi.

"Kuncinya pimpinan KPK merasa membutuhkan penasihat. Para penasihat ini bukan pajangan, tapi benar-benar memberikan nasihat dan harus dihargai sebagai orang yang punya jabatan terhormat," kata Mahfud.

(Baca: Dicari, Penasihat KPK yang "Galak" dan Jaring Aspirasi Rakyat)

Anggota Pansel Rhenald Kasali memberi contoh, dalam proses seleksi, nantinya Pansel akan mencari ahli di bidang teknologi informasi yang usianya baru menginjak 40 tahun.

Dengan usia yang relatif lebih muda, diharapkan penasihat KPK tersebut memiliki kemampuan IT yang lebih luas dengan jaringan yang lebih besar bagi KPK.

"Kami juga akan cari ahli ekonomi yang nantinya bisa membantu strategi dan hubungan kelembagaan KPK," kata Rhenald.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com