Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/02/2017, 10:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi sebelum pembahasan RUU Pemilu.

Sejumlah aspirasi disuarakan, misalnya dari Kepulauan Riau, yang menginginkan agar kursi anggota DPR untuk daerah tersebut ditambah dari tiga menjadi lima.

"Karena harga kursi paling mahal di Kepri, yaitu 750.000 (suara) untuk satu kursi," kata Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Ada pula aspirasi mengenai pembiayaan pemilu. Kepri meminta agar pembiayaan mereka tak disamaratakan dengan biaya standar darat.

Sebab, Kepri merupakan daerah kepulauan. Salah satu contohnya, biaya bensin petugas pengawas dan Kepolisian Rp 100.000 di darat. Uang tersebut bisa untuk melalukan patroli keliling. 

Sementara di laut, Rp 100.000 masih dianggap kurang.

"Buat bahan bakar speedboat, 1 jam 100 liter. Sehingga banyak hal tidak masuk akal," kata Lukman.

Hal itu juga menyebabkan tingkat kecurangan pemilu di daerah kepulauan cukup besar.

Ada kesulitan dalam distribusi dan pengawasan. Keluhan mengenai pembiayaan pemilu juga disuarakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah kepulauan.

Mereka meminta penghitungan ulang biaya pemilu karena diprediksi akan banyak terjadi penyimpangan.

Adapun daerah berikutnya yang akan dikunjungi adalah Sulawesi Selatan.

"Besok kami ke Sulsel. Kursinya kelebihan lima. Kami ingin tanya kalau dikurangi mau enggak," ujar dia.

Dalam kunjungan di beberapa daerah tersebut, Pansus menemui sejumlah unsur terkait, mulai dari Gubernur, Kapolda, Danrem, Kajati, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga perwakilan kampus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com