Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Ada yang Sengaja Buat Data E-KTP Palsu Jelang Pilkada

Kompas.com - 07/02/2017, 06:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro memastikan bahwa isu e-KTP dengan foto yang sama tidak benar.

Isu e-KTP ganda tersebut sempat menyebar di media sosial.

Menurut Juri, ada pihak yang sengaja membuat data palsu, yaitu menggandakan identitas orang lain dengan memasang foto yang sama.

"Sudah kami cek, Kemendagri juga sudah cek, itu tidak benar. Yang benar adalah ada sekian data kependudukan orang yang diganti fotonya seolah-olah satu orang memiliki banyak identitas," ujar Juri saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada Serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Juri mengatakan, informasi yang tidak benar tersebut sengaja disebar melalui media sosial dengan tujuan mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak.

(Baca: Polisi Duga Motif Penyebar e-KTP Ganda untuk Buat Kisruh Pilkada)

Dia memastikan masalah tersebut tidak akan berdampak besar, terutama saat proses pilkada di Jakarta.

KPU bisa mendeteksi mana KTP yang asli dan yang palsu.

"Itu kan mudah, namanya ada, nomor kependudukannya ada, tinggal dicek di database kependudukan," kata Juri.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta telah mendatangi nama-nama yang diduga memiliki data e-KTP yang sama.

(Baca: Bagaimana Cara KPU DKI Memastikan E-KTP untuk Pilkada DKI 2017 Asli?)

Dari penelusuran tersebut, data e-KTP yang tersebar merupakan data asli.

Namun, foto pemilik e-KTP diganti. Sumarsono menyebutkan, beredarnya foto-foto hoax itu dilakukan oleh orang iseng yang hendak mengacaukan Pilkada DKI.

"Jadi itu orang iseng yang akan mengacaukan Pilkada DKI Jakarta," ujar Sumarsono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com