Soal Jumlah Tentara yang Amankan Pilkada, TNI Tunggu Permintaan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meyakini jajaran TNI siap membantu pengamanan pilkada serentak 2017 yang akan diselenggarakan 15 Februari mendatang.

Namun, terkait dengan jumlah personel yang diturunkan, TNI menunggu permintaan dari kepolisian.

"TNI sudah menyiapkan pasukannya, kapan diminta dengan kepolisian dan siap memberikan cadangan," kata Gatot di sela rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Kepolisian telah memetakan daerah-daerah yang rawan pada pilkada 2017 nanti. Beberapa di antaranya adalah Aceh dan DKI Jakarta.

Untuk beberapa daerah rawan lainnya, kepolisian masih melakukan pengamatan.

"Itu rawan atau tidak karena ini kan pesta demokrasi semuanya kan berpesta, masa dibilang rawan," ujarnya.

(Baca juga: TNI Siapkan Penanganan Potensi Ricuh Pilkada)

Namun, ia enggan membeberkan angka resmi personel TNI yang diturunkan untuk membantu Polri di tiap wilayah.

"Kan banyak sekali daerah. Jadi permintaannya bervariasi. Saya tidak bisa menyebutkan semua jumlahnya seluruh Indonesia," ujarnya.

Polri mempersiapkan 60.000 hingga 70.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak. Lebih dari 4.100 personel di antaranya berasal dari Brimob Polri.

(Baca juga: Kapolri Berharap Pilkada Tak Sampai Merusak Keutuhan Bangsa)

DKI Jakarta dianggap daerah yang paling rawan oleh Polri untuk Pilkada. Namun, tak mengurangi pengamanan di wilayah yang dianggap tidak rawan.

Jika ada kerawanan baru yang muncul menjelang atau saat Pilkada, maka personel dari wilayah terdekat akan dikerahkan untuk membantu.