Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Angket Dianggap Kontraproduktif dengan Keinginan SBY Bertemu Jokowi

Kompas.com - 04/02/2017, 18:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai isu penyadapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, menilai langkah yang dilakukan Fraksi Demokrat justru tak sejalan dengan keinginan sang ketua umum untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya kurang tepat apa yang dilakukan. Bahkan kontraproduktif dengan keinginan SBY untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi," ujar Sebastian saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Sebab, hak angket berpotensi memicu permusuhan antara Partai Demokrat dengan pemerintah. Menurutnya, Demokrat seharusnya ikut mendukung iklim yang bisa mendorong agar komunikasi antara SBY dan Jokowi bisa segera terlaksana.

Terlebih jika hak angket itu pada akhirnya bisa digulirkan. Maka semua informasi terkait dugaan penyadapan terhadap SBY akan terbuka. Pada akhirnya, hal itu akan mempermalukan elite-elite politik sendiri dan tak bermanfaat bagi seluruh pihak, baik pihak SBY, Presiden maupun masyarakat.

"Sayangnya, Fraksi Demokrat justru tidak menjadi bagian dari upaya untuk mendorong iklim yang kondusif agar komunikasi ini (SBY dan Jokowi) berjalan dengan baik," ucap Sebastian.

"Mereka malah dengan mendorong hak angket ini menurut saya justru akan memanas-manasi situasi," sambungnya.

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun hingga saat ini masih mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPR. (Baca: Demokrat Tetap Yakin Hak Angket Dugaan Penyadapan Didukung Fraksi Lain)

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman tetap meyakini hak angket dugaan penyadapan yang diusulkan fraksinya akan didukung oleh fraksi lain di DPR.

"Ya lihat saja nanti, namanya juga politik, semuanya dinamis, tidak statis," kata Benny saat dihubungi, Jumat (3/2/2017).

Sebab, pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyiratkan adanya dugaan penyadapan percakapan telepon antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan KH Ma'ruf Amin.

Meski masih sebatas dugaan, Benny mengatakan, hal tersebut patut ditelusuri lebih jauh untuk menghindari prasangka publik. Sebab, dugaan penyadapan tersebut mengarah pada pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi usulan hak angket dari kami ini jelas kok alasannya. Karena ada potensi pelanggaran undang-undang di situ," kata dia.

Partai pemerintah rapatkan barisan

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini koalisi pendukung pemerintah solid dalam menghadapi wacana hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat.

Halaman:


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com