Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nomenklatur Diubah, Kepala Densus 88 Diganti

Kompas.com - 04/02/2017, 07:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kembali mengeluarkan telegram rahasia yang berisi mutasi sejumlah perwira Polri.

Dalam telegram nomor ST/261/II/2017 yang diterbitkan pada 3 Februari 2017, selain pergantian jabatan, ada pula pengukuhan sejumlah posisi yang berubah nomenklaturnya.

Salah satu perwira tinggi yang dimutasi, yaitu Kepala Densus 88 Antiteror Brigjen Pol Eddy Hartono yang akan menjabat Wakil Kepala Densus 88 Antiteror.

Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Bidang Pencegahan Densus 88 Brigjen Pol Muhamad Syafii ditunjuk menjadi Kepala Densus 88 Antiteror.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul membenarkan mutasi tersebut. Setelah dimutasi, pangkat Kepala Densus 88 Antiteror akan naik menjadi bintang dua.

"Yang dulunya dijabat bintang satu, nanti bintang dua," ujar Martinus saat dikonfirmasi, Jumat (3/2/2017) malam.

Ada juga mutasi Kapolda Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya ditempati Brigjen Pol Umar Septono, diganti Brigjen Pol Firli.

Firli sebelumnya merupakan Wakil Kapolda Jawa Tengah.

Selain itu, dalam telegram juga dikukuhkan sejumlah nomenklatur jabatan dan unit kerja Polri.

Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) diubah menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat).

Dengan demikian, Komjen Moechgiyarto dikukuhkan sebagai Kalemdiklat Polri.

Divisi Teknologi Informasi Polri (TI) berubah nomenklaturnya menjadi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dengan demikian, Irjen Prasta Wahyu Hidayat dikukuhkan menjadi Kepala Divisi TIK Polri.

Nomenklatur juga dilakukan untuk menyebut pimpinan pada Korps Brimob Polri. Irjen Murad Ismail yang sebelumnya disebut sebagai Kepala Korps Brimob Polri berubah menjadi Komandan Korps Brimob Polri.

Begitu pula dengan wakilnya, Kombes Iriyanto, menjadi Wakil Komandan Korps Brimob Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com