Fraksi PAN: Hak Angket Terkait Penyadapan Masih Dipelajari

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap mengatakan, fraksinya tengah mempelajari usulan hak angket yang diajukan Fraksi Partai Demokrat terkait dugaan penyadapan telepon Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami memandang bahwa itu (penyadapan) harus dijelaskan, itu iya. Tapi apakah butuh hak angket atau tidak, kami masih belum sampai ke sana, masih harus dipelajari," kata Mulfachri, saat dihubungi, Kamis (2/2/2017).

Menurut Mulfachri, apa yang disampaikan SBY dalam jumpa pers terkait penyadapan sudah terang benderang.

Oleh karena itu, jika benar ada penyadapan, harus ditelusuri siapa pelakunya sehingga jelas.

Sebab, kata Mulfachri, penyadapan jelas dilarang karena melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

"Jadi ini memang sebaiknya diselidiki karena kan mereka (kuasa hukum Ahok) bilangnya mengetahui sampai jam dan menitnya, itu harus diselidiki siapa," lanjut dia.

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengatakan, hak angket saat ini sudah digulirkan kepada anggota lintas fraksi.

"Saat ini sedang proses, kita tunggu saja hasilnya," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2017).

Benny mengatakan, jika memang ada skandal penyadapan terhadap SBY, maka itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Jika terbukti benar, maka penyadapan juga bisa meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

"Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai-matai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," ucapnya.

Benny mengatakan, dengan hak angket ini, DPR dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang menjadi motif dilakukan penyadapan.

Ia menegaskan bahwa tindakan memata-matai dan tindakan menyadap pembicaraan lawan politik dengan motif politik adalah kejahatan berat.

"Kita ingin menyelidiki siapa yang melakukan penyadapan tersebut dan tentu menuntut negara harus bertanggung jawab. Usul hak angket kini tengah dipersiapkan dan dalam waktu segera akan diajukan kepada pimpinan dewan," ujar Benny.