Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bandingkan Penyadapannya dengan Skandal "Watergate"

Kompas.com - 01/02/2017, 18:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa, percakapannya melalui sambungan telepon disadap. Hal itu diungkapkan SBY menanggapi fakta persidangan yang disampaikan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam sidang kasus dugaan penodaan agama.

SBY pun membandingkan persoalan penyadapan ini dengan skandal Watergate yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu silam.

“Kalau betul-betul disadap segala pembicaraan dan kegiatan, strategi mungkin rencana akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali. Dan kalau itu menganggap dirinya lawan politik, sama seperti skandal Watergate tadi mendapatkan keuntungan dari penyadapan infromasi dan strategi lawan politik,” kata SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

(Baca: SBY Mengaku Pernah Diberi Tahu Teleponnya Disadap)

Dalam skandal tersebut, ia menuturkan, kubu Presiden Nixon menyadap percakapan lawan politiknya saat kampanye Pilpres. Pada akhirnya, Nixon memang memenangkan kontestasi itu. Namun belakangan, skandal itu ketahuan dan akhirnya Nixon mundur dari jabatannya.

“Skandal terbongkar, ada tapping penyadapan dan spying. Itu yang mengakibatkan Presiden Nixon resign karena dia aka di-impeach karena political spying itu kejahatan serius di negara mana pun juga,” ujarnya.

(Baca: SBY Singgung Adanya Penyadapan, Ini Kata Wiranto)

SBY menegaskan, penyadapan terhadap seseorang yang dilakukan secara illegal tanpa izin pengadilan adalah kejahatan serius. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang hal tersebut. Untuk itu, ia meminta, agar persoalan ini diselesaikan secara serius oleh aparat penegak hukum.

“Saya pada kesempatan ini ingin mendapatkan keadilan apa sesungguhnya terjadi karena kalau betul-betul telepon saya disadap secara tidak legal,” ujar dia.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com