Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringkat Polri dalam Survei Meningkat, Kapolri Masih Belum Puas

Kompas.com - 27/01/2017, 17:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapokri Jenderal Pol Tito Karnavian patut berbangga dengan capaiannya selama menjadi pemimpin korps Bhayangkara.

Saat baru menjabat sebagai Kapolri pertengahan 2016, citra polisi berdasarkan survei berada di posisi tiga terendah. Namun, perlahan citra Polri membaik dengan sejumlah program baru yang dia canangkan.

Berdasarkan hasil survei Kompas akhir tahun lalu, tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 71,7 persen.

"Itu termasuk cukup baik dan termasuk empat lembaga yang cukup dipercaya publik," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Namun, ternyata Tito tidak cukup puas dengan capaian tersebut. Menurut dia, Polri masih bisa memaksimalkan kinerjanya dan bisa mendapatkan penilaian lebih baik daripada sekarang.

"Saya masih belum sreg dengan hasil ini. Saya ingin meminta untuk jajaran Polda untuk bekerja lebih keras dalam rangka untuk meningkatkan kinerja masing-masing lebih profesional," kata Tito.

Tito meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan mengaplikasikan pelayanan berbasis teknologi.

Selain itu, pengamanan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus diperketat. Terlebih lagi, dalam hitungan minggu, Pilkada serentak akan digelar.

"Kemudian juga penanganan kasus narkoba yang lebih tegas, terutama bandar-bandarnya itu. Kemudian juga penaganan kasus-kasus intoleransi, dan lain-lain," kata dia.

(Baca juga: Cara Kapolri Mengatasi Radikalisme...)

Tito menganggap, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri karena faktor manajemen media yang baik atas penanganan perkara oleh polisi.

Ia mengambil contoh pembunuhan di Pulomas yang menyedot perhatian masyarakat. Dalam waktu singkat, polisi berhasil meringkus para pelaku. Kemudian kasus penipuan seperti Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Jawa Timur.

"Kemudian penanganan kasus-kasus yang penting seperti kasus potensi kerusuhan massal, narkoba, masalah terorisme, radikalisme, intoleransi kemudian juga masalah siber termasuk masalah penanganan media sosial," kata Tito.

Kompas TV Profesional, Ini Pesan Presiden Jokowi untuk Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com