Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Orchida Ramadhania
Pengamat

Tim Jubir Presiden bidang Komunikasi Politik dan Pemerintahan.

Hari ini, Istirahatlah Kata-Kata

Kompas.com - 27/01/2017, 13:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Kemarin saya menyempatkan diri untuk nonton film Istirahatlah Kata-kata. Judul yang dalam versi translasinya menjadi; Solo, Soliloquy.

Salah satu kawan dekat saya, aktris film Dian Sastrowardoyo, merekomendasikan untuk nonton film ini setelah ia diundang datang menghadiri pemutaran premiere beberapa hari sebelumnya.

Saya tahu bahwa film ini akan berkisah mengenai Wiji Thukul pada hari-hari pelariannya sekitar tahun 1996. Saya tahu bahwa film ini akan banyak menyitir puisi-puisinya yang penuh dengan pesan perjuangan.

Pada intinya, saya tahu ini adalah film penting tentang secuil sejarah manusia yang mesti menjadi pelarian di negerinya sendiri, pada sebuah masa dimana kebebasan bersuara dan berpendapat masih menggantung serupa cita-cita utopis di langit.

Bagaimanapun saya punya kekhawatiran bahwa film ini, meskipun memiliki pesan penting, tapi akan rawan terjebak pada stereotype film-film festival pada umumnya yang memiliki citarasa amat segmented, cenderung lamban, muram berlebihan, atau bahkan terlalu rumit sehingga sulit untuk dipahami.

Bertahun-tahun saya punya prinsip bahwa film Indonesia harus didukung dengan meluangkan waktu untuk pergi menonton ke bioskop. Tapi terus terang, setelah punya 2 anak, kadang saya merasa telah membuang waktu dengan percuma jika saya harus meninggalkan anak-anak di rumah demi menonton film yang buruk kualitasnya.

Tapi film Istirahatlah Kata-Kata ini saya amati diputar sangat terbatas pada bioskop-bioskop tertentu. Bahkan di Tangerang dimana saya tinggal, jaringan bioskop XXI sama sekali tidak menayangkannya. Hanya ada di CGV Blitz dan di Cinemaxx. Hal ini justru menambah rasa penasaran saya.

Film dibuka dengan narasi yang menerangkan tentang awal pembentukan Partai Rakyat Demoratik (PRD) yang melawan peraturan perundangan saat itu dimana ditetapkan bahwa hanya ada 3 partai yang diakui Negara.

Pada kerusuhan tanggal 27 Juli 1996, PRD dan beberapa penggagasnya ditangkap serta dijadikan buron dengan tuduhan menciptakan kerusuhan dan ingin menggulingkan pemerintahan.

Dari Solo tempat tinggal Wiji Thukul dan Sipon, latar film bergeser beberapa ratus kilometer menuju Pontianak dan sungai Kapuas.

Bersama seorang dosen yang bernama Thomas, Thukul menumpang bersembunyi di rumahnya sambil mengakui bahwa ternyata lebih menakutkan melarikan diri dan bersembunyi seperti ini daripada terang-terangan melawan sekumpulan orang dengan senjata.

Ada beberapa hal yang amat menarik dari film ini yang membuat saya tak terasa telah duduk dengan anteng dan bahagia sampai muncul credit title pada bagian akhir.

Film ini mengritik kentalnya budaya militer era orde baru dengan cara yang amat satir, cenderung lucu, dan tidak kacangan.

Pertama adalah dengan tokoh Udi yang digambarkan sedang mondar-mandir di kampung kecil dengan sepatu boots dan celana tentara, yang tidak pernah jelas ke mana tujuannya. Dia kelihatan agak memiliki gangguan jiwa dan suka menakut-nakuti warga bahwa jika ia membawa senjatanya, mereka akan ia dor.

Yang kedua, adalah dengan tokoh tentara yang menjadi pelanggan di tempat tukang cukur rambut Mahmoud asal Sampang. Digambarkan Wiji Thukul perlu mencukur rambut keritingnya untuk menyamarkan penampilan, sebelum ia beroleh identitas baru dengan nama Paul.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com