Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Urbaningrum Sindir Sosok Negarawan Bersifat Politisi

Kompas.com - 25/01/2017, 09:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali berkicau di Twitter melalui akunnya, @anasurbaningrum. Kicauan yang diunggah pada Selasa (24/1/2017) kemarin itu cukup menyita perhatian netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan "abah" pada akhir kalimatnya, hal itu menunjukkan bahwa kicauan tersebut ditulis oleh Anas sendiri. Berbeda dari tujuh kicauan sebelumnya yang menggunakan falsafah Jawa, tiga kicauan kali ini ditulis Anas menggunakan bahasa Indonesia.

"1. Negarawan mengutamakan pupuk. Politisi menyukai karbit. *abah."

"2. Negarawan memperjuangkan generasi berikutnya. Politisi memperjuangkan keturunan berikutnya. *abah."

"3. Demokrasi menjunjung kepentingan rakyat. Dinasti memanggil kepentingan anak. *abah."

Saat dikonfirmasi soal kicauan tersebut, Gde Pasek Suardika, politisi yang selama ini dikenal dekat dengan Anas, menilai kicauan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat membedakan mana sikap seorang negarawanan dan sikap seorang politisi.

"Ini penting agar publik tidak terkecoh dengan tampilan semu yang sekarang banyak menghipnotis," kata Pasek dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017).

Pesan tersebut, lanjut dia, penting agar publik tidak tertipu, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang belakangan terjadi.

"Cukup sudah AU dan beberapa orang tertipu dan menjadi korbannya. Jangan sampai publik semua menjadi korban berikutnya karena sangat berbahaya," ujarnya.

Saat disinggung apakah dinamika yang dimaksud yaitu kontestasi Pilkada DKI, Pasek tak menampik atau menyangkalnya. Untuk diketahui, Pilkada DKI adalah salah satu dari 109 daerah lain yang juga akan melangsungkan pilkada serentak pada 15 Februari mendatang.

"Mungkin tidak khusus ke peserta Pilkada DKI, tetapi kalau berdampak ke sana mungkin iya. Tentunya kalau kondisinya sama dengan cuitan AU," ucap Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com