Kalla Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Didesak dalam Pengambilan Keputusan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tak bisa didesak dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Kalla, pemerintah tak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun. Termasuk oleh unjuk rasa masyarakat. 

“Kalau pemerintah dikirimi surat atau membuat resolusi, itu selama cara-caranya sesuai dengan alam demokratis itu silahkan. Tapi tidak ada yang boleh memaksa dan pemerintah tidak akan mengikuti paksaan itu,” tegas Kalla di Kantor Wapres, Jumat (20/1/2017).

Wapres tak menampik banyak demonstrasi massa yang tak direspons pemerintah. 

Namun, tak sedikit pula demonstrasi damai yang justru lebih dihargai oleh pemerintah. “Kalau yang memaksa, polisi akan menindak hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap, pemerintah menindak tegas kelompok yang selama ini kerap memaksakan kehendak.

Menurut dia, belakangan ini, ada kelompok-kelompok yang menjauhkan sifat dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran.

Namun, ia tak menyebutkan kelompok mana yang dimaksud. “Ada waktu persuasi, memberikan penjelasan, mengajak, mengimbau. Tapi ada waktunya berani menyatakan tidak,” kata Surya, di Kantor DPP Partai Nasdem, Selasa (17/1/2017).

(Baca: Surya Paloh Minta Kelompok yang Kerap Paksakan Kehendak Ditindak Tegas)

Surya mengatakan, mereka yang memaksakan keyakinan yang dianggapnya benar justru mengancam nilai-nilai demokrasi.

“Kalau semua penyelesaian masalah melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Itu hanya bisa diambil atas asas keterpaksaan, tapi tentu tidak berulang kalau keterpaksaan,” ujar dia.