JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Junimart Girsang meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mengajak Presiden Joko Widodo untuk meninjau kondisi lembaga pemasyarakatan.
Menurut dia, Presiden harus melihat langsung kondisi lapas yang sangat menyedihkan.
Hal itu diungkapkan Junimart dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kamis (19/1/2017).
"Pak Menteri tolong arahkan Pak Presiden agar berkunjung ke rutan-rutan, agar berkunjung ke lapas-lapas biar Bapak Presiden tahu, begini lho situasinya," ujar Junimart, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Junimart memaparkan, dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa rutan dan lapas, hampir semua kepala rutan dan lapas mengalami stres karena banyaknya permasalahan yang dihadapi.
Rasio petugas rutan dan lapas juga tak seimbang dengan jumlah narapidana.
"Mereka berdoa 5 menit sekali. 'Kami tinggal menunggu, Insya Allah tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ada 4.200 tahanan di sini, kalau mereka marah kami habis'" ujar Junimart menirukan salah satu keluhan kepala rutan yang dijumpainya.
Selain permasalahan jumlah petugas rutan dan lapas, fasilitas juga dinilai sangat tidak manusiawi.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku sempat berbincang dengan seorang narapidana wanita yang terpaksa harus tidur berdiri dan bergantian dengan rekannya karena kondisi sel yang terbatas.
"Menyedihkan sekali. Semua keluhan tidak ada apresiasi di sana. Sebetulnya ada hal-hal yang Pak Menteri harus segera sikapi," kata dia.
Terkait hal tersebut, Yasonna juga menyampaikan minimnya anggaran Kemenkumham untuk memperbaiki situasi di rutan dan lapas saat ini.
Ia menyebut, pertambahan angka narapidana "mengerikan".
Selama ia menjabat sebagai Menkumham, ada penambahan narapidana hampir 40.000 orang.
Sejumlah rutan dan lapas mengalami over kapasitas.
Kemenkumham butuh anggaran yang besar jika ingin menambah jumlah rutan dan lapas.