Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ingin Semua Pihak Tak Reaktif Tanggapi Berita "Hoax"

Kompas.com - 18/01/2017, 21:34 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) menginginkan semua pihak tak terlalu reaktif dalam menanggapi berita hoax, tak terkecuali aparat penegak hukum.

Kasus yang menimpa anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menjadi contoh terlalu reaktifnya aparat dalam menanggapi informasi hoax.

"Ada berita tentang anggota fraksi kami, Eko Patrio. Dituding membuat pernyataan di sebuah media online, setelah dicari-cari media online-nya abal-abal. Mas Eko enggak pernah komentar, tetapi sudah dipanggil," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

(Baca: Pemerintah Bentuk Satgas Anti-"hoax")

Jika semua informasi dijadikan landasan penegakan hukum, kata Yandri, maka jumlah aparat yang tersedia tak akan cukup untuk memproses pihak-pihak yang ditangkap tersebut.

"Termasuk pihak pemerintah, sesuatu yang tidak benar, jangan dianggap benar," kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

Yandri memprediksi, pada momentum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mendatang, peredaran "kejahatan" hoax akan lebih parah. Publik diminta bersabar dan mencari kebenaran dari suatu informasi sebelum bereaksi.

"Yang paling bahaya, kalau (saat pemilu) konstituen kita percaya berita hoax. Maka ujungnya kualitas demokrasi kita menjadi tidak bermutu," kata Yandri.

Kompas TV Politisi PAN Protes Pemanggilan Eko â??Patrioâ?? Oleh Polisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com