Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2017, 19:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-14 dengan tema "Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa" di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, rapat tersebut bertujuan mencari solusi atas maraknya pertentangan antar-kelompok masyarakat.

Menurut Din, seluruh anggota dewan pertimbangan sepakat akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah kebangsaan tersebut.

Dia mengakui, selama ini komunikasi yang berjalan hanya terjadi pada tingkatan antarindividu, sedangkan pada tingkat kelembagaan belum maksimal.

"Kita ingin dialog, ulama dan umara (pemerintah) terutama mencari solusi terhadap masalah terkini, masalah kebangsaan kita akhir-akhir ini menampilkan adanya pertentangan di tubuh bangsa ini," ujar Din.

Din menuturkan, pertentangan antar-kelompok yang terjadi mengakibatkan posisi umat Islam menjadi terpojok dengan adanya anggapan anti-keberagaman pascaaksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Sementara pemerintah dianggap lamban dalam memroses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi.

Menurut Din, perekonomian umat Islam pada umumnya sedang terpuruk. Sementara pemerintah dinilai terlalu memberikan keistimewaan kepada pemodal besar dan konglomerat.

"Saya simpulkan dan sebagian anggota wantim berpendapat sama. Umat Islam saat ini merasa terpuruk, tertekan dan tertuduh. Umat Islam mengalami ketidakadilan," kata dia.

Oleh sebab itu, Din meminta agar semua pihak, khususnya pemerintah, memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis untuk membangun Indonesia.

Dia juga mengingatkan bahwa ormas Islam menjadi bagian dari proses berkebangsaan melalui gerakan kultural.

"Lewat dialog ini harus disadari umat Islam perlu diperlakukan secara berkeadilan," kata Din.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nazaruddin Umar berharap jarak antara komponen negara bisa dihindari dengan jalan dialog.

Dia memastikan MUI akan menjadi lembaga keagamaan yang menjunjung kemajemukan.

"Kami berharap jarak antara komponen bangsa makin dekat. Dialog antar komponen bangsa bagus untuk cairkan kebekuan. MUI akan menjadi titik peleburan segala perbedaan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com