Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Umat Islam Saat Ini Mengalami Ketidakadilan

Kompas.com - 18/01/2017, 19:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-14 dengan tema "Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa" di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, rapat tersebut bertujuan mencari solusi atas maraknya pertentangan antar-kelompok masyarakat.

Menurut Din, seluruh anggota dewan pertimbangan sepakat akan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah kebangsaan tersebut.

Dia mengakui, selama ini komunikasi yang berjalan hanya terjadi pada tingkatan antarindividu, sedangkan pada tingkat kelembagaan belum maksimal.

"Kita ingin dialog, ulama dan umara (pemerintah) terutama mencari solusi terhadap masalah terkini, masalah kebangsaan kita akhir-akhir ini menampilkan adanya pertentangan di tubuh bangsa ini," ujar Din.

Din menuturkan, pertentangan antar-kelompok yang terjadi mengakibatkan posisi umat Islam menjadi terpojok dengan adanya anggapan anti-keberagaman pascaaksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Sementara pemerintah dianggap lamban dalam memroses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi.

Menurut Din, perekonomian umat Islam pada umumnya sedang terpuruk. Sementara pemerintah dinilai terlalu memberikan keistimewaan kepada pemodal besar dan konglomerat.

"Saya simpulkan dan sebagian anggota wantim berpendapat sama. Umat Islam saat ini merasa terpuruk, tertekan dan tertuduh. Umat Islam mengalami ketidakadilan," kata dia.

Oleh sebab itu, Din meminta agar semua pihak, khususnya pemerintah, memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis untuk membangun Indonesia.

Dia juga mengingatkan bahwa ormas Islam menjadi bagian dari proses berkebangsaan melalui gerakan kultural.

"Lewat dialog ini harus disadari umat Islam perlu diperlakukan secara berkeadilan," kata Din.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nazaruddin Umar berharap jarak antara komponen negara bisa dihindari dengan jalan dialog.

Dia memastikan MUI akan menjadi lembaga keagamaan yang menjunjung kemajemukan.

"Kami berharap jarak antara komponen bangsa makin dekat. Dialog antar komponen bangsa bagus untuk cairkan kebekuan. MUI akan menjadi titik peleburan segala perbedaan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com