SUMEDANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi salah satu pembicara dalam ceramah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor.
Dalam paparannya, Tito menjelaskan soal tantangan keberagaman di Indonesia. Tito mengatakan, tantangan keberagaman yang muncul merupakan risiko negara heterogen.
"Tantangan internal dari faktor ekonomi. Ada kontrak sosial dengan pemerintah," ujar Tito dalam paparannya di IPDN, Jatinangor, Rabu (18/1/2017).
Tito mengatakan, pemerintah memiliki sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Di sisi lain, ada pula kewajiban untuk memberikan perlindungan ke masyarakat.
Dan rakyat berhak menuntut haknya. Ketika pemerintah tak mampu memenuhi kontrak sosialnya, rakyat akan bergerak.
"Ada people power, menumbangkan pemerintah. Faktor lainnya yakni adanya ideologi, kritik. Tapi pucuknya faktor kesejahteraan," kata Tito.
Menurut Tito, struktur ekonomi di Indonesia masih berbentuk piramida yang didominasi kelas ekonomi bawah. Ketika masyarakat merasa tak sejahtera, berpotensi terjadi konflik .
Oleh karena itu, Tito menganggap tantangan kebinekaan itu bisa dihadapi dengan mengeliminasi konflik horizontal.
"Jaga stabilitas keamanan agar pembangunan berjalan. Mungkin tidak instan," kata Tito.
Selain itu, Tito menilai perlu adanya pengawasan agar kebebasan berpendapat tak kebablasan.
Berunjuk rasa dibolehkan, asalkan sesuai aturan. Publik juga boleh mengkritik, asalkan tak melampaui undang-undang.
"Berita hoax yang memicu konflik harus diatur. Aturan berserikat dan berkumpul, misalnya membentuk ormas, harus mematuhi hukum," kata Tito.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.