Wiranto: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan, aparat keamanan akan bersikap tegas terhadap organisasi massa yang melanggar hukum.

Hal itu dikatakannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2016).

"Pemerintah akan selalu mengedepankan hukum. Indonesia itu negara demokratis, tetapi juga negara hukum, bukan negara ormas," kata Wiranto.

Pernyataan ini disampaikan Wiranto menanggapi kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, atas gesekan antara ormas Front Pembela Islam dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.

Wiranto menegaskan, perbedaan pendapat di alam demokrasi adalah hal yang wajar. 

Akan tetapi, jangan sampai perbedaan menimbulkan bentrok.

"Kalau sudah menyangkut gesekan fisik, menyangkut masalah serang-menyerang, itu masalah hukum. Urusan aparat keamanan. Ormas mana pun tidak diizinkan untuk mengambil langkah-langkah paksa ke pihak lain. Hukumnya ada, kok," ujar Wiranto.

"Jangankan memberikan tindakan paksa, memberikan suatu tekanan dan intimidasi saja tidak boleh," lanjut dia.

Wiranto juga meminta masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, tidak perlu merasa khawatir atas situasi yang terjadi.

Ia menjamin bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum bisa mengendalikan situasi.

"Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan pemerintah yang mengawal hukum. Kita tegas menegakkan hukum, jangan dianggap, dicap, pemerintahan yang otoriter," kata dia.