Pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian oleh TNI Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik rencana Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T).

Gufron menilai rencana tersebut tidak tepat dilakukan oleh TNI karena akan semakin menguatkan kehadiran militer dalam ranah sipil dan mengikis profesionalisme anggota TNI.

"Rencana pembentukan SP3T oleh TNI bukan langkah tepat dan tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi para petani," ujar Gufron saat dihubungi, Senin (16/1/2017).

Menurut Gufron, realisasi kebijakan swasembada pangan seharusnya mengedepankan institusi kementerian terkait sebagai perencana dan pelaksana di lapangan.

Pelibatan TNI dalam konteks pertanian, kata Gufron, justru akan melahirkan masalah masalah baru, tidak hanya bagi internal TNI tapi juga ranah kehidupan sipil secara luas.

"Keterlibatan TNI di sektor pertanian justru dikhawatirkan menimbulkan masalah baru bagi petani. Mengingat adanya potensi penyalahgunaan, kehadiran SP3T ini justru dikhawatirkan malah akan menjadi tengkulak-tengkulak baru bagi petani," ujarnya.

Gufron menuturkan, sebagai aktor pertahanan yang fungsi utamanya menghadapi ancaman eksternal, Panglima TNI mestinya fokus meningkatkan profesionalisme anggotanya.

Selain itu, Panglima juga wajib membenahi berbagai persoalan internal yang masih mangkrak, seperti misalnya persoalan alutsista dan kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI.

"Apalagi anggota TNI tidak memiliki keahlian di bidang pertanian karena tidak dilatih dan juga bukan bidangnya," tutur Gufron.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pada 2017 TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.

(Baca: TNI Akan Bentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu)

Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," ujar Gatot.

Gatot menuturkan, pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi. Jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan.

Dengan adanya SP3T, kata Gatot petani tidak akan lagi membeli bibit padi dari tengkulak.

"Produksi beras tak terganggu untuk menjaga swasembada pangan. Dulu, Bapak Presiden Joko Widodo berkata, kalau swasembada pangan tak tercapai, saya akan dicopot. Sekarang saya panglima," tutur Gatot sambil bergurau.