PPP Minta Perkara Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz Tak Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan terkait dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz.

Kasus tersebut menyeret nama Sylviana Murni yang saat itu menjabat Wali Kota Jakarta Pusat. Adapun PPP merupakan salah satu partai politik pendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Arsul berharap agar kasus itu nantinya tidak ditumpangi kepentingan politik. Dia meminta aparat kepolisian bijak dalam menangani perkara tersebut.

"Kewenangan ada pada kepolisian dan juga memang sebuah perkara dugaan pidana memang bisa disidik, tapi juga harus bijak," kata Arsul saat dihubungi, Senin (16/1/2017).

(Baca: Kata Sylvi tentang Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Al Fauz)

"Jangan terkesan proses hukum itu untuk memberikan keseimbangan politik karena Ahok (calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) sekarang sedang dalam proses hukum maka harus ada proses hukum yang lainnya," sambungnya.

Arsul enggan berkomentar lebih jauh soal indikasi proses hukum kasus tersebut ditunggangi politik. Menurut dia, masyarakat saat ini sudah bisa menilai profesionalitas dari sebuah tindakan. Hal terpenting, proses hukum terhadap kasus tersebut harus terbuka kepada publik.

"Terlalu awal untuk sampai pada spekulasi keterlibatan itu," kata Anggota Komisi III DPR itu.

(Baca: Ada Kelebihan Anggaran pada Pembangunan Masjid Al Fauz)

Pembangunan Masjid Al Fauz dimulai sejak Sylvi menjadi Wali Kota Jakarta Pusat pada 2010, hingga digantikan oleh Saefullah. Masjid selesai dibangun pada 2011 hingga kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan masjid tersebut.

Ternyata, ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz. Uang itu telah dikembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.