Konsolidasi Kebangsaan Jokowi di Mata Antropolog

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak akhir 2016, Presiden Joko Widodo menemui sejumlah unsur, baik internal pemerintahan hingga unsur eksternal.

Mereka adalah pasukan TNI, Polri, ulama dan pimpinan ormas Islam.

Presiden Jokowi menyebut, rangkaian pertemuan itu sebagai silaturahim kebangsaan demi merawat empat pilar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, sudah tepatkah langkah Presiden itu?

"Konsolidasi kebangsaan Presiden Jokowi patut disambut dengan baik. Itu menunjukkan sensitivitas pemimpin negara kita," ujar antropolog alumni UI Yando Zakaria saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Meski demikian, Yando berpendapat, konsolidasi kebangsaan itu mesti diiringi dengan meningkatkan kinerja pemerintah di berbagai sektor. Mulai dari pendidikan dan yang paling penting adalah ekonomi.

"konsolidasi kebangsaan juga harus disertai merawat institusi- institusi sosial kita. Pendidikan, hukum, distribusi sumber daya ekonomi sampai tingkat grassroot," ujar Yando.

Konsolidasi tingkat elite tidak akan berguna jika pemerintah tidak membangun kualitas sumber daya manusia yang memiliki wawasan kebangsaan.

"Konsolidasi di tingkat elite saja tidak akan cukup. Kalau solidaritas kita sebagai WNI juga tidak dalam semangat keberagaman, konsolidasi kenegaraan tidak ada gunanya," ujar Yando.