Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penambahan Kuota Haji Diharapkan Tak Ciptakan Masalah Baru

Kompas.com - 13/01/2017, 12:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid meminta Kementerian Agama meningkatkan kesiapan dalam menghadapi musim haji tahun ini.

Pasalnya, kuota haji tahun ini bertambah dari tiga tahun sebelumnya. “Jangan sampai tambah jemaah, tambah masalah,” kata Sodik dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (13/1/2017).

Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000 orang.

Sejak 2013, kuota haji Indonesia yang semula 211.000 orang dipangkas menjadi 168.800 orang lantaran renovasi Masjidil Haram.

(Baca: Fadli Zon: Tambahan Kuota Haji Tak Signifikan, Antrean Tetap Panjang)

Sodik menyoroti adanya sejumlah persoalan yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi persoalan terkait pendaftaran, pengurusan paspor dan visa haji.

“Jangan sampai visa haji terlambat, karena akan merembet ke masalah lain seperti grouping dan lain-lain,” ujarnya.

Berikutnya, proses pendaftaran dan mutasi calon haji harus dipermudah. Jika ada jemaah yang wafat, terutama pasangan suami/istri, posisi mereka diharapkan dapat cepat digantikan ahli waris yang ditunjuk.

Selain itu, anggota Fraksi Gerindra itu juga meminta agar pembinaan serta manajemen calon jemaah dilakukan secara maksimal. Sehingga, mereka bisa siap secara fisik, mental, ilmu serta kedisiplinan.

“Untuk hal tersebut dapat dilakukan dua hal, yakni revisi dan pemantapan manasik. Jangan hal ibadah saja, tapi juga pengenalan medan, perlindungan dan keamanan, serta kesehatan,” pungkasnya.

(Baca: Kuota Haji Ditambah 52.200 Orang, Kemenag Lakukan Persiapan)

“Selanjutnya, manajemen jemaah dimulai dengan kualitas dan diklat ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter lebih ditingkatkan,” lanjut dia.

Lebih jauh, Sodik juga meminta agar pemerintah memastikan bahwa seluruh sarana dan prasara penunjang kelancaran ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina siap. Hal itu meliputi karpet, air conditioner, toilet dan sebagainya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com