Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Ingin Ada Kesamaan Pemahaman soal Program Bela Negara

Kompas.com - 12/01/2017, 21:22 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh Komandan Kodim terkait program bela negara.

Selain itu, dalam pertemuan dengan seluruh gubernur juga akan disampaikan perihal program ini. Hal itu dilakukan agar ada kesamaan pemahaman.

"Saya mengumpulkan dari mana-mana. Pada Mendagri (Tjahjo Kumolo) saya sampaikan, saat kumpul gubernur, bupati, saya akan ngomong, biar seragam," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Menurut dia, cara ini juga untuk mengantisipasi tidak terulangnya kejadian di Lebak, Banten.

Saat itu, Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, Letkol Czi Ubaidillah menyelenggarakan kegiatan tanpa melaporkan pada atasannya, seperti komandan resort militer, panglima daerah militer dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Apalagi, program bela negara itu melibatkan organisasi kemasyarakatan.

"Walaupun bersifat pemberitahuan pemahaman saja, melakukan kegiatan kan harus izin, paling tidak izin Danrem dan izin Panglima, boleh atau tidak," tutur Ryamizard.

"Masalah itu saja, kalau bela negaranya engak apa-apa, cuma menyalahi prosedur," kata dia.

(Baca juga: Belajar dari Kasus Ormas Ikut Bela Negara, Ini Kebijakan Pemerintah)

Ia menjelaskan, bela negara itu sebagai upaya penanaman rasa cinta kepada negara. Dengan demikian, akan timbul semangat bekerja keras dan rela berkorban untuk negara.

"Itu ujungnya. Cinta itu enggak ujug-ujug ada, tapi harus ada kebanggaan dulu. Bangga itu harus mengerti dahulu. Pengertian ini kita berikan terus, dari SD sampai mahasiswa, kalau bangga, dia akan cinta," kata Ryamizard.

Oleh karena itu, kata Menhan, perlu koordinasi dengan semua pihak terkait. Sehingga, program bela negara ini sesuai targetnya.

"Makanya nanti saya kumpulkan lagi dengan Mendagri, kepada gubernur, bupati saya ngomong dahulu. Nanti rapat pimpinan TNI juga saya bicara," ujarnya.

Kompas TV Tak Izin Lakukan Bela Negara, Dandim Lebak Dicopot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com