Perwakilan Diterima Teten Masduki, Demonstran 121 Sepakati Empat Poin

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga orang perwakilan mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia yang berunjuk rasa di depan Istana Presiden, Kamis (12/1/2017) siang, diterima Kantor Staf Presiden (KSP).

Tiga mahasiswa dijemput oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo untuk masuk ke Kompleks Istana Presiden bertemu Kepala KSP Teten Masduki.

"Awalnya mereka tetap ingin bertemu Presiden Jokowi. Tapi Pak Teten bilang Presiden sudah menugaskan Kepala KSP untuk menemui pendemo," ujar Eko usai menemui perwakilan demonstrans.

(Baca: Polisi Sebut Massa Aksi 121 Akan Membubarkan Diri Setelah Pukul 20.00)

Pertemuan Teten dan Eko dengan perwakilan demonstrans itu mencapai empat kesepakatan.

Pertama, pemerintah menjamin tidak terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di penjuru Indonesia sebagai imbas dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

"Pak Teten tadi langsung menelepon jajaran direksi di PT Pertamina dan meminta agar jangan sampai ada kelangkaan BBM di seluruh Indonesia," ujar Eko.

Kedua, pemerintah sepakat memonitor harga bahan pokok atau tarif transportasi pascakenaikan harga Pertamax.

Ketiga, pemerintah menjamin dana yang didapat dari kebijakan pencabutan subsidi tarif dasar listrik dan kenaikan harga Pertamax betul-betul digunakan untuk program-program prorakyat.

"Pak Teten langsung mengajak mahasiswa tadi untuk ikut serta memastikan, mengecek bahwa program prorakyat dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan akan melaporkan ke pemerintah jika ada pelanggaran," ujar Eko.

(Baca: Isi Pertemuan Perwakilan Massa 121 dengan Pemerintah)

Terakhir, pemerintah menjamin kenaikan tarif administrasi STNK, BPKB dan SIM betul-betul berimbas pada perbaikan pelayanan publik.

Jika dalam tiga bulan ke depan menemukan penyelewengan atas kesepakatan itu, lanjut Eko, para mahasiswa akan kembali berdemonstrasi di Istana.

"Tapi Pak Teten memberikan ruang kepada mereka untuk kembali jika ada masalah suatu saat nanti," ujar Eko.

Eko merasa tuntutan para mahasiswa itu masih dalam batas kewajaran. Pemerintah pun, memang membutuhkan pengawasan langsung seperti apa yang dilaksanakan para mahasiswa tersebut.