Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinasti Politik Berpotensi Terjadinya Jual Beli Jabatan

Kompas.com - 12/01/2017, 15:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah yang dikuasai dinasti politik dinilai paling berpotensi memunculkan jual beli jabatan. Praktik jual beli jabatan bisa saja digunakan dinasti politik untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar.

"Kaitan dinasti politik sudah jelas ada. Salah satu modusnya melalui jual beli jabatan," ujar Koordinator Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Robert mengatakan, adanya potensi jual beli jabatan dalam dinasti politik karena ada kontrol yang lemah.

Menurut Robert, pengawas internal akan sulit mengawasi pemerintahan yang dikuasai oleh sebagian besar kerabat penguasa. Tanpa adanya kontrol, peluang korupsi akan semakin besar.

Alasan lain, menurut Robert, dinasti politik akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk mempertahankan eksistensi. Misalnya, saat terjadi pencalonan, dinasti politik membutuhkan biaya untuk memobilisasi suara dan membangun jaringan.

(Baca: ICW: Tekanan Kepala Daerah Faktor Utama Jual Beli Jabatan)

"Biasanya akan memanfaatkan dana bansos, atau bagi-bagi proyek ke DPRD, atau jual beli jabatan, karena pasti butuh ongkos besar," kata Robert.

Menurut Robert, dalam pelaksanaan pilkada perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk tidak memilih berdasarkan pragmatisme, atau politik uang. Selain itu, kesadaran memilih pemimpin tidak bersasarkan loyalitas pada dinasti politik.

Kemudian, harus ada pengawasan dari lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik. Salah satunya dengan penguatan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara.

"Harus ada pengawasan, apakah dari masyarakat, pemerintah, atau lembaga yang tidak punya kaitan dengan lembaga politik, partai atau kepala daerah," kata Robert.

(Baca: Bupati Klaten Terjaring OTT Terkait Kasus Suap Pengaturan Jabatan)

Salah satu contoh terjadinya praktik jual beli jabatan oleh dinasti politik terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akhir Desember 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini, karena diduga melakukan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten.

Hartini dan Wakilnya, Sri Mulyani terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015. Hartini adalah istri almarhum Haryanto Wibowo, Bupati Klaten periode 2000-2005. Sebelum menjabat bupati, Hartini menjabat wakil bupati (2010-2015) mendampingi Sunarna, yang merupakan suami Mulyani.

Kompas TV KPK Tetapkan Bupati Klaten Tersangka Dugaan Suap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com