Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Persiapan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, PKS Gelar Pleno

Kompas.com - 12/01/2017, 14:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, DPRD seluruh provinsi, hingga komponen pendukung fraksi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, rapat pleno ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2017 serta Pemilihan Umum dan Legislatif pada 2019.

"PKS ingin menang besar, maka kekuatan fraksi sebagai ujung tombak partai harus ditingkatkan performanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Jazuli, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/1/2017). 

Ia mengatakan, pleno 2017 merupakan tahun ketiga PKS mempersiapkan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Semakin dekat waktunya, upaya konsolidasi kekuatan kian serius.

"Rapat ini ingin memperkokoh, makin mantap melangkah untuk membela rakyat untuk pemenangan calon Pilkada PKS, dan pemilu 2019," kata Jazuli.

Selain soal pemenangan, dalam rapat pleno juga akan dibahas terkait regulasi dan kebijakan pemerintah.

PKS, kata Jazuli, akan memperjuangkan regulasi yang prorakyat dan menentang yang dianggap sebagai beban.  

"PKS akan menguatkan kepekaan terhadap permasalahan rakyat, menguatkan jaringan dengan konstituen, dan seluruh stakeholder," kata Jazuli.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com