Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Jateng Raih Trofi Kapolri Berkat Aplikasi E-Bhabinkamtibmas

Kompas.com - 11/01/2017, 15:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima Polda di Indonesia bersaing memperebutkan trofi Kapolri dan pelatihan untuk Bhabinkamtibmas ke Jepang dalam lomba Final Polmas Award Kapolri Cup Tahun 2017.

Kelima Polda itu adalah Polda Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Bali, dan Polda Metro Jaya.

Polda-Polda itu memaparkan inovasi yang digodog Bhabinkamtibmas untuk wilayah mereka.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dan Manager Japan International Coorporation Agency, Akihisa Kato, termasuk dalam tim juri yang melakukan penilaian.

Pada akhir acara, Putut mengumumkan Polda Jateng sebagai pemenang dengan poin 597.

"Ada terobosan kreatif yang dibuat oleh Polda Jateng yang sangat bagus sekali," ujar Putut, di Kantor Puldasis Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Salah satu terobosan itu adalah aplikasi e-Bhabinkamtibmas.

Aplikasi ini baru diterapkan di wilayah cakupan Polres Brebes sekitar tiga bulan yang lalu.

Rencananya, aplikasi tersebut akan diresmikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada 3 Februari mendatang agar bisa diterapkan di wilayah cakupan Polda Jateng.

"Bagi Polda lain, saya minta untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing masing," kata Putut.

Putut mengatakan, cara Polres Brebes mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga unik.

Contohnya, dengan bingkisan yang dilampirkan kertas berisi imbauan untuk waspada dengan ancaman bahaya dan selalu menjaga ketertiban.

Selain itu, tak hanya masalah keamanan yang diperhatikan, tetapi juga soal lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Bhabinkamtibnas di sana juga punya program sendiri untuk mengatasi permasalahan itu.

Kapolres Brebes AKBP Lutfi Setiawan mengatakan, dengan aplikasi e-Bhabinkamtibmas memudahkan masyarakat untuk mengakses petugas setempat.

Dengan aplikasi ini, masyarakat tak perlu lagi menyimpan nomor petugas Bhabinkamtibmas karena otomatis akan dihubungkan dengan petugas terdekat.

"Mereka bisa melaporkan dan juga bida mengontrol laporannya sejauh mana progresnya. Ada tabel apakah sedang menunggu, dalam proses, atau sudah selesai," kata Lutfi.

Program ini rencananya akan ditarik ke Mabes Polri untuk diterapkan secara nasional.

Anggarannya pun tak lagi bersumber dari Polres Brebes, tetapi tanggungan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com