Panglima TNI Belum Putuskan Kelanjutan Kerja Sama dengan Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI MS Fadhilah pihaknya masih menunggu keputusan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait kelanjutan kerja sama militer antara Indonesia dan Australia.

TNI kini menunda kerja sama militer dengan Australia Defence Force (ADF). Penundaan kerja sama militer dua negara itu terkait dugaan adanya penghinaan terhadap TNI dan Pancasila dalam pendidikan militer Australia.

"Kami tunggu bagaimana keputusan dari pimpinan," kata Fadillah di media center TNI AD, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Menurut Fadillah, terdapat personel TNI AD yang dikirimkan Australia. Kerja sama militer itu, lanjut dia, merupakan kerja sama antar negara melalui Kementerian Pertahanan.

"Tidak atas nama perseorangan tapi atas nama negara melalui Kemhan karena ini kerja sama. Goverment to goverment," ucap Fadillah.

(Baca: TNI Tunda Kerja Sama Militer dengan ADF Australia)

Fadillah menyebutkan, dirinya setuju atas penundaan kerja sama militer dengan Australia. Ia menilai telah terjadi tindakan yang tidak tepat.

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak. Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

(Baca: Surati Panglima TNI, Militer Australia Minta Maaf)

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia, yang dikirim Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin.

Selain permohonan maaf, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka. Selain itu, disebutkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Australia akan dikirim ke Indonesia untuk koordinasi lebih lanjut.