Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Wakil Ketua DPR dan MPR dari PDI-P Tunggu Revisi UU MD3 Rampung

Kompas.com - 10/01/2017, 18:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah membahas nama-nama kader yang akan ditempatkan di posisi Wakil Ketua DPR dan MPR. Hal itu menyusul revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) terkait penambahan pimpinan DPR dan MPR.

PDI-P sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, keputusan nama yang akan menempati posisi tersebut menunggu revisi UU MD3 disahkan.

"Kalau landasan hukumnya jelas, UU MD3 yang jelas dengan semua teknis implementasinya, pasti akan kami putuskan," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di sela perayaan HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Sejumlah nama sebelumnya sempat beredar dikabarkan menjadi calon pimpinan baru. Salah satunya adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P sekaligus Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah yang diproyeksikan untuk kursi calon Wakil Ketua MPR.

(Baca: Pimpinan DPR yang Baru Kemungkinan Akan Urus Masalah Maritim)

Tanpa mengiyakan, Hasto mengatakan Basarah memiliki kapasitas untuk menempati posisi tersebut.

Selain baru saja meraih gelar doktor, Basarah juga dinilai memiliki pengalaman luas sehingga kapasitasnya tak diragukan.

Adapun untuk posisi Wakil Ketua DPR, beberapa nama muncul seperti Plt Ketua Fraksi PDI-P di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto.

Hasto menyebutkan, Utut merupakan sosok yang unggul dalam melakukan lobi dan negosiasi serta luwes dalam bergaul. Sedangkan Bambang dianggap merupakan sosok yang sangat memahami aspek-aspek kepartaian.

(Baca: Jokowi Setuju Kursi Pimpinan DPR dan MPR Ditambah untuk PDI-P)

Menurutnya, nama Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun juga muncul dan dianggap sebagai kepala sekolah partai yang konsisten, serta masih ada nama-nama lain. Namun, keputusan tetap harus melalui mekanisme rapat partai.

"Tapi sekali lagi, keputusan ada di rapat. Ibu Ketum dalam hal-hal yang sangat strategis akan memberikan arahan-arahan mengingat DPR/MPR kan punya tanggung jawab yang besar bagi bangsa Indonesia," ucap Hasto.

Kompas TV Polemik Kursi Pimpinan DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com