Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharap Tak Asal Bungkam Kritik di Masyarakat

Kompas.com - 09/01/2017, 23:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menanggapi kritik yang dilancarkan masyarakat.

Kritik dari masyarakat, kata dia, harus ditanggapi secara bijak, sehingga tidak perlu direspons secara berlebihan.

"Jangan dibungkam orang mau demo, mau keluarkan pendapat. Tangkap sini, tangkap sana," ujar Yandri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1/2017).

"Kalau ada kritik masyarakat, jangan ditangkap," kata dia.

Penangkapan sejumlah orang atas dukaan makar sempat mendapat sorotan. Sebanyak 11 aktivis ditangkap menjelang aksi damai 212 pada akhir 2016 lalu.

"Jangan sampai nanti kebebasan demokrasi kita, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, ini orang jadi takut," ucap Yandri.

(Baca juga: Fadli Zon: Nanti Rakyat Marah, Masa Mengkritik Dibilang Makar)

Tak hanya itu, politisi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio" juga sempat dipanggil Bareskrim. Eko dipanggil lantaran pemberitaan palsu atau hoax di situs online.

Menurut Yandri, pihak Bareskrim melakukan kesalahan dalam menanggapi artikel tersebut. Seharusnya, lanjut dia, penyidik Bareskrim menelusuri artikel atau penulisnya.

"Tidak ditelusuri dulu dengan kecanggihan yang dimiliki Polri menelusuri berita itu hoax atau tidak. Jangan sampai kita mau tegakkan hukum sambil melanggar hukum. Ini tidak boleh terjadi," ujar Yandri.

(Baca juga: Pertanyakan Pemanggilan Eko "Patrio", Komisi III Panggil Kapolri Usai Reses)

Kompas TV Prabowo: Dituduh Makar? Anak Proklamator Kok Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com