Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Dandim Lebak Diharapkan Jadi Pembelajaran bagi TNI

Kompas.com - 09/01/2017, 13:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute Hendardi mengapresiasi pencopotan Komandan Distrik Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah. Langkah tegas itu dilakukan karena Ubaidillah memberi pelatihan bela negara dengan sebuah ormas.

"Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi," ujar Hendardi melalui keterangan tertulis, Senin (9/1/2017).

Dengan adanya kejadian ini, diharapkan ke depan tak ada lagi kegiatan yang dilakukan tanpa seizin atasan. Meski begitu, tindakan sepihak Dandim Lebak dianggap sulit dipahami karena tidak diketahui atasannya.

Padahal, kata Hendardi, TNI merupakan organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini.

"Tindakan di luar kendali atasan biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI," kata Hendardi.

(Baca: Dandim Lebak Dicopot karena Gelar Kegiatan Bela Negara Tanpa Izin)

Hendardi menilai, pencopotan Dandim Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang mengancam NKRI. Oleh karena itu, langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI.

"Karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' hal yang berpotensi merusak demokrasi," kata Hendardi.

Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi menjadi kunci utama untuk mendisiplinkan TNI.

Jokowi, menurut Hendardi, tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan. Sebaiknya, Jokowi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bela negara yang selama ini berjalan.

"Program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI, dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tetapi belum tampak ada output yang jelas," kata Hendardi.

Kodam III/Siliwangi menganggap adanya kesalahan prosedur oleh Dandim Lebak. Yang bersangkutan tidak melapor terlebih dahulu, baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi, sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara.

Kegiatan bela negara tersebut diketahui dari salah satu unggahan via sebuah akun media sosial instagram @dpp_fpi berupa sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.

"TNI dan FPI menggelar Pelatihan Pendahuluan Bela Negara serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten," tulis pengguna akun @dpp_fpi, sekitar dua hari lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com