Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Surat Kendaraan Naik, Insentif Polisi di Samsat-Satpas Akan Naik

Kompas.com - 06/01/2017, 17:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan biaya administrasi SIM, STNK, BPKB dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya pada Polri akan berimplikasi pada kenaikan insentif polisi yang bertugas di sektor-sektor pelayanan tersebut.

Artinya, personel Polri yang bertugas di Samsat atau Satpas akan mendapatkan kenaikan insentif. Kenaikan insentif ini diharapkan juga meniadakan praktik pungutan liar.

"Perlu penyesuaian insentif. Petugas-petugas kita, untuk meminimalisir dan meniadakan pungli, jadi harus disesuaikan insentifnya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

"Jadi dia tidak boleh lagi mengutip-mengutip (uang) jika insentifnya kami penuhi. Setelah insentifnya kami penuhi, maka kewajibannya kita tuntut," kata Boy.

Diketahui, insentif polisi yang bertugas di Satpas dan Samsat, yakni sebesar Rp 300.000 per bulan. Meski demikian, besaran insentif bagi personel Polri yang bertugas di Satpas dan Samsat belum ditentukan.

Boy mengatakan, saat ini Polri beserta Kementerian Keuangan masih mengkalkulasi berapa insentif yang tepat bagi personel Polri.

Di sisi lain, Polri juga tengah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja personel. Oleh sebab itu, perlu kalkulasi yang matang agar besaran tunjangan dan insentif seimbang.

"Tunjangan kinerja kan sedang kami perjuangkan naik. Sementara di sektor ini (insentif) juga ada kenaikan. Tentu kami harus balance," ujar Boy.

Dalam waktu dekat, Boy yakin jumlah besaran insentif itu akan diputuskan.

Diberitakan, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian.

Melalui PP yang baru, sejumlah biaya administrasi PNBP pada Polri mengalami kenaikan.

Kenaikan antara lain pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak.

Kenaikan itu mencapai dua hingga tiga kali lipat dari biaya sebelumnya.

Kompas TV Jelang Tarif Naik, Warga Urus Surat Kendaraan Hingga Malam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com