Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta Pemerintah Cabut Kebijakan yang Beratkan Masyarakat Bawah

Kompas.com - 06/01/2017, 16:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan keberatan atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif di berbagai bidang, yaitu bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), serta administrasi surat kendaraan bermotor.

"Fraksi PKS meminta pemerintah meninjau ulang, mengevaluasi dan mencabutnya," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Jazuli memaparkan, kondisi perekonomian masyarakat masih belum siap, di tengah masih tingginya angka pengangguran dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Terlebih, beberapa waktu belakangan dihebohkan dengan isu tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia.

Kenaikan TDL menyentuh rumah-rumah dengan daya listrik 900 VA, di mana rumah-rumah tangga yang menggunakan listrik setingkat daya tersebut rata-rata adalah masyarakat dengan ekonomi bawah.

"Kan rata-rata orang yang ngontrak di rumah-rumah petak atau ekonomi rendah," kata anggota Komisi I DPR itu.

Adapun mengenai tarif penerbitan surat kendaraan bermotor, Jazuli berpendapat, lebih baik tak diberlakukan pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

PKS menegaskan, kebijakan ini juga harus dicabut, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Kalau yang punya mobil-mobil mewah, tidak ada masalah. Dia impor pajaknya saja sudah mahal," ujar Jazuli.

"Tapi yang punya STNK ini juga mereka yang mencari kehidupan dari ojek, kan harus bayar STNK. Artinya mayoritas kena juga kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB," tuturnya.

(Baca juga: Menurut Kapolri, Kenaikan Tarif Urus STNK dan BPKB Sudah Disetujui DPR)

PKS meminta agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dan serius sebelum menentukan suatu kebijakan. Terlebih kebijakan tersebut menyangkut masyarakat secara luas.

"Kami memohon dan meminta kepada bapak presiden dan pemerintah untuk meninjau ulang (kebijakan-kebijakan tersebut), khususnya yang berkaitan dengan masyarakat kecil ini," kata Jazuli.

Kompas TV Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Tidak Diikuti dengan Pelayanan Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com