Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Penyebab Kasus Intoleransi Versi Polri

Kompas.com - 05/01/2017, 18:57 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, terdapat setidaknya dua penyebab intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Pertama, kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ajaran agama. Hal itu ditemukan dalam beberapa kasus intoleransi yang ditangani Polri di lapangan.

"Tumbuhnya aliran yang memfitnah, mengharamkan, mengkafirkan aliran lain. Akhirnya jadi satu masalah," kata Awi dalam suatu diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Kedua, terdapat aksi penolakan pendirian tempat ibadah. Awi menyebutkan, di beberapa tempat kalangan mayoritas dapat melarang pendirian tempat ibadah.

Awi mencontohkan, di Pulau Jawa dengan mayoritas penduduk beragama Islam misalnya, terjadi penolakan pendirian gereja.

Sedangkan di Manado, dengan mayoritas penduduk beragama Nasrani, terjadi penolakan pendirian masjid.

"Ini jadi permasalahan bangsa. Harus jadi perhatian pemikir bangsa ini jangan sampai terpecah belah karena masalah mayoritas dan minoritas," ujar Awi.

Awi mengatakan, pihaknya mencatat setidaknya terdapat 25 kasus intoleransi yang terjadi sepanjang 2016. Kasus tersebut terjadi dalam bentuk pelarangan hingga perusakan rumah ibadah.

(Baca juga: Menag Nilai Toleransi Umat Beragama pada 2016 Cukup Baik)

Sementara itu, Komnas HAM mencatat terjadi peningkatan kasus intoleransi dibanding dua tahun sebelumnya.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik mengatakan, pada 2014, pihaknya mencatat sebanyak 74 kasus intoleransi masuk dalam meja pengaduan Desk KBB.

Tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat, dengan total pengaduan sebesar 87 kasus.

"Tahun 2016 hampir 100 kasus. Kami akan publikasikan datanya tanggal 10 nanti," ucap Jayadi.

Kompas TV Potret Toleransi Dalam Gereja & Masjid yang Bersebelahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com