Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelolaan Pelabuhan Diusulkan Meniru Stasiun dan Bandara

Kompas.com - 05/01/2017, 12:45 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan agar pengelolaan pelabuhan dapat meniru kawasan stasiun atau bandara.

Konsep pemisahan antara penumpang dan barang layaknya di stasiun atau bandara bisa diterapkan di pelabuhan.

"Kawasan pelabuhan harus dipisahkan peruntukannya untuk terminal penumpang, terminal barang dan mungkin juga nelayan," kata Djoko melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1/2017).

Djoko mengusulkan, terminal penumpang di pelabuhan dapat dibedakan atas zona penumpang sebelum memiliki tiket, zona penumpang yang memiliki tiket, dan zona perpindahan.

Djoko menyebutkan, pengawasan terhadap kondisi sarana kapal juga harus sesuai dengan prosedur.

Di antaranya, pungutan liar (pungli) harus ditiadakan. "Jangan ada lagi pungli seperti masa lalu. Juga perjanjian berlayar harus bebas pungli. Harus diakui pungli di sektor transportasi laut cukup besar, meski belum ada data pastinya berapa," ucap Djoko.

Menurut Djoko, jika Kementerian Perhubungan serius ingin menjadikan transportasi laut sebagai andalan untuk wilayah kepulauan, pembenahan sistem secara keseluruhan sangat diperlukan.

Djoko menilai, diperlukan kerja sama lintas instansi untuk mengawasi kapal dengan bobot mati dibawah 7 Gross Ton (GT) dan pelabuhan kecil.

Hal itu, lanjut dia, diperlukan agar tidak kembali terulang kecelakaan kapal.

Terakhir, kecelakaan kapal terjadi dengan terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Ekspress pada Minggu (1/1/2017). Para penumpang adalah wisatawan yang ingin berlibur.

Namun, dalam perjalanan dari Muara Angke ke Pulau Tidung, kapal terbakar di tengah laut. Berdasarkan data dari Kemenhub, penumpang KM Zahro Ekspress berjumlah 184 orang.

Korban selamat berjumlah 130 orang. Sedangkan, korban meninggal dunia saat ini diketahui berjumlah 23 orang.

"Semua pihak harus sadar akan tanggungjawabnya dan serius membenahi transportasi laut. Keselamatan jangan hanya harapan, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan untuk mewujudkan transportasi laut yang berkeselamatan di masa mendatang," tutur Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com