Penundaan Kerja Sama Militer Diharap Tak Ganggu Hubungan RI-Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force, ADF) tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia.

"Saya kira kita cooling down dulu untuk kasus ini. Dan berharap dengan penghentian sementara tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral," kata Abdul Kharis dalam pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Hingga saat ini belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

Anggota Fraksi PKS itu mengaku belum mengetahui secara detail alasan penundaan kerja sama itu.

Namun, ia menegaskan, sebagai negara tetangga, sudah seharusnya menciptakan hubungan saling menghormati.

"Nah makanya kita harus saling menghormati, jika tidak ya begini (terjadi penundaan kerja sama)," ujarnya.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

"Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak," ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

(Baca: TNI Tunda Kerja Sama Militer dengan ADF Australia)

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.