Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Minta Pemerintah Lebih Serius dalam Menjalankan Revolusi Mental

Kompas.com - 03/01/2017, 17:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan program revolusi mental.

Poin tersebut merupakan salah satu rekomendasi ICMI untuk pemerintah terkait bidang politik.

Hasil Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI tersebut dibacakan dalam konferensi pers Selasa (3/1/2017).

"Pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan 'hijrah moral' atau 'revolusi mental' untuk kebangkitan Indonesia di semua bidang. Sosial, ekonomi, politik, dan hukum," tutur Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddique, membacakan hasil Silaknas di Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa.

Pemerintah, kata Jimly, perlu membangun rasa saling percaya di antara sesama anak bangsa untuk mewujudkan rasa persaudaraan sebagai bangsa Indonesia.

Pemerintah juga diharapkan menghindari langkah-langkah politik yang dapat menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu turut menyinggung kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Agar tak menimbulkan dampak berkelanjutan yang membahayakan keamanan serta stabilitas nasional, ICMI menginginkan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Karena kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum, maka ia mengajak publik untuk menunggu hasil peradilan.

"Yang benar yang diputuskan hakim. Jadi kita jangan menganalisis yang belum diputus. Biarkan pro dan kontra itu ada, kasus pasti ada pro dan kontranya," kata Jimly.

ICMI berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan persaudaraan jelang penyelenggaraan pilkada serentak 2017 serta memilih pemimpin yang amanah, beriman dan bertakwa.

"Di pihak lain, partai-partai politik diharapkan dapat memelopori pilkada yang jujur, adil dan bersih dari politik uang," tuturnya.

Jimly mengatakan, ICMI juga bersedia membantu dan mendukung pemerintah untuk mendengarkan suara dan aspirasi umat Islam sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Islam inklusif dan toleran.

Terakhir, rekomendasi ICMI di bidang politik adalah meminta agar pemerintah berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan negaara-negara muslim sahabat.

"Meminta kepada pemerintah agar mengambil inisiatif dan melibatkan diri secara lebih aktif untuk turut serta menyelesaikan krisis politik di negara-negara berpenduduk muslim di Timur Tengah dan derita umat muslim Rohingya di Myanmar," ucapnya.

Kompas TV Revolusi Mental ala PDIP dan Golkar – Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com