Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: Jangan Jadi Bagian yang Menyebar Berita Tak Jelas

Kompas.com - 30/12/2016, 18:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai, hiruk pikuk di media sosial telah mengarah kepada titik ekstrem. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi disinformasi secara masif.

Hal tersebut kata Lukman, terjadi karena kebanyakan masyarakat tidak kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di dunia maya.

Karena itu, Lukman menginginkan seluruh pegawai di Kementerian Agama tidak menjadi bagian yang turut memperluas informasi di media sosial yang tidak jelas kebenarannya.

(Baca: PBNU Minta Publik Bijak Gunakan Medsos)

"Saya ingin titip pesan. Karena ini sosial media sudah luar biasa. Saya ingin keluarga besar Kementerian Agama haruslah menjadi bagian yang ikut menjaga agar bangsa dan masyarakat kita tidak terlalu jauh terjerumus dampak negatif sosial media sekarang," kata Lukman, dalam acara refleksi akhir tahun di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Pesan itu juga ia tujukan kepada masyarakat luas. Lukman mengatakan jangan sampai masyarakat ikut menyebarkan berita yang tak terkonfirmasi.

Ia menambahkan, dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk bertabayun setiap mendapatkan informasi.

Karena itu, Lukman meminta masyarakat kritis dalam menggunakan media sosial. Ia megimbau agar masyarakat selalu memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang diterima, sebelum membagikannya.

(Baca: Kepala Staf Kepresidenan: Medsos Dipakai Mendelegitimasi Pemerintah)

"Saya berharap kalau kita menerima hal-hal seperti itu, kita hentikan sampai di tangan kita dan kita tidak sebar luaskan lagi," tutur Lukman.

"Kecuali kalau kita yakin betul kebenaran isinya. Dan untuk mengetahui keyakinan kebenaran isinya, kita harus terbiasa melakukan tabayun. Itu ajaran Rasululloh," lanjut Lukman.

Kompas TV Presiden Minta Warga Tak Percaya Rumor di Medsos
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com