“Permitaan Presiden Jangan Sampai Jadi Alat Aparat untuk Bredel Pers”

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwardjono mengatakan, aparat harus mampu menerjemahkan dengan baik instruksi Presiden Joko Widodo soal evaluasi media online yang memuat konten kebohongan.   

Jangan sampai, permintaan Presiden itu justru menjadi alat untuk membungkam produk jurnalistik.

“Jangan sampai permintaan Presiden Jokowi dijadikan alat oleh aparat negara untuk membredel produk pers, membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Suwardjono kepada Kompas.com, Jumat (30/12/2016).

(Baca: Menkominfo-Dewan Pers Evaluasi Media "Online" yang Sebarkan "Hoax")

Ia mengatakan, sebuah produk pers yang seusai kaidah jurnalistik memiliki standar dan bisa langsung diidentifikasi. Perbedaan antara produk pers dan nonpers sangat kentara dan mudah dibedakan.  

Produk pers mangacu kepada standar dan etika jurnalistik yang harus dipenuhi sebelum produk tersebut disiarkan atau dipublikasikan.

“Selama ini konten provokatif dan penyebaran berita bohong lebih banyak didominasi oleh media sosial. Yang juga perlu diwaspadai adalah produk pers abal-abal yang menyerupai media online namun isinya provokatif,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyoroti banyaknya media online yang memuat konten-konten kebohongan dan fitnah.

Ia meminta agar keberadaan media online semacam ini dievaluasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai antisipasi perkembangan media sosial, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

"Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Media "Online" yang Sebarkan Kebohongan Dievaluasi)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan provokatif.

"Sekali lagi, ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Jangan sampai kita habis energi untuk hal seperti ini. Saya minta yang pertama penegakan hukum harus keras dan tegas untuk hal ini," ujar Jokowi.