Teken Nota Kesepahaman, BNPT dan BPS Susun Indeks Risiko Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik merancang indeks risiko terorisme.

Melalui data yang nantinya disajikan BPS tersebut, BNPT ingin memperkuat kajian penanganan terorisme guna mencegah aksi di masa mendatang.

"Kalau selama ini (penanganan terorisme) masih belum terfokus sistematis, kami mencoba untuk merajut langkah baru," kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Menurut Suhardi, ada 25 kementerian dan lembaga yang akan membantu proses penyusunan indeks tersebut.

Sebagai contoh, koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengakses adanya kantong-kantong kelompok masyarakat yang berpotensi radikal.

Kerja sama, lanjut mantan Kabareskrim Polri itu, juga dilakukan dengan TNI, Polri dan Kementerian Pendidikan.

Dari sisi TNI/Polri, kerja sama lebih menekankan pada aspek keamanan. Sementara, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan lebih menonjolkan pada materi pendidikan dan kebudayaan di sekolah-sekolah yang mampu menangkal penyebaran paham radikalisme.

"Anak-anak yang terpapar radikal ini adalah potensi untuk menjadi teroris-teroris baru. Tentunya, kalau tidak disentuh oleh mereka, oleh kita semuanya," ujar Suhardi.

"Oleh karena itu, mungkin dengan pendekatan secara humanis pada keluarganya dengan memberikan kewirausahaan, itu menjadi faktor-faktor yang dominan, mempengaruhi mindset mereka. Kita coba sentuh itu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Suharyanto mengatakan, penyusunan indeks risiko terorisme ini akan mengacu pada data Global Terorism Index (GTI) 2016 yang dihasilkan Institite for Economic and Peace, namun dengan sejumlah penyesuaian.

Ia melihat ancaman terorisme dewasa ini kian meningkat.

"Bahkan dari 21 dari 34 negara anggota OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) sudah mengalami serangan teror yang nyata. Korban meninggal dua tahun terakhir meningkat pesar 650 persen dibandingkan 2014," ujarnya.

Secara nasional, ia menambahkan, Indonesia belum memiliki data yang cukup komprehensif seperti GTI.

Untuk itu diperlukan penyusunan data dan fakta yang komprehensif beserta penyusunan roadmap penanggulangan terorisme ke depan.

"Lewat kerja sama ini, kami akan susun indeks risiko terorisme. Dan kami harap, indeks ini sampai level kabupaten dan kota. Sehingga ada gambaran dan jadi landasan monitoring dan evaluasi penanggulangan terorisme," ucapnya.