Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Buru Fasilitator Tiga WNI yang Akan Pergi ke Suriah

Kompas.com - 26/12/2016, 15:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian memburu sosok fasilitator dan perekrut tiga warga negara Indonesia yang hendak berangkat ke Suriah.

Tiga WNI yang dideportasi dari Turki tersebut diduga akan melibatkan diri dalam perang di Suriah. Hingga kini, mereka masih dimintai keterangan oleh penyidik Polri.

"Kami tanya lagi, dalami lagi siapa yang merekrutnya, yang menggiringnya salah satunya siapa," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/12/2016).

(Baca: Polri Diminta Dalami Niat Tiga WNI yang Akan Pergi ke Suriah)

Rikwanto mengatakan, tiga WNI yang bernama Tomi Gunawan, Jang Johana, dan Irfan itu mengaku tidak saling mengenal.

Polisi meyakini ada WNI selain tiga orang ini yang bisa mencapai Suriah. Menurut Rikwanto, patut diduga, ada perekrut khusus dalam satu jaringan yang ditempatkan di Indonesia.  

"Pasti satu jaringan utama, cuma rekrutmen mereka ada di mana-mana," kata Rikwanto.

Tiga WNI yang dideportasi dari Turki tiba di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (24/12/2016), pukul 17.40 WIB.

Mereka dipulangkan menggunakan pesawat Turkies Airlines TK 56. Ketiganya terindikasi akan bergabung perang di Suriah.

(Baca: Terindikasi Akan Berperang ke Suriah, 3 WNI Dideportasi Turki)

Mereka ditangkap di Suriah pada 5 Desember 2016 dan dideportasi melalui Bandara Istanbul, Turki, pada Sabtu (24/12/ 2016).

Pukul 18.57 WIB, Sabtu kemarin, mereka dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, dikawal anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Kompas TV Pemerintah Evakuasi Puluhan Ribu Warga Keluar Aleppo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com