Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Mengaku Kerap Difitnah saat Jabat Ketua DPR

Kompas.com - 25/12/2016, 16:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ade Komarudin mengaku ikhlas "dilengserkan"dari kursi Ketua DPR RI.

Kini, kursi DPR 1 kembali ditempati Setya Novanto yang sebelumnya mengundurkan diri usai terseret kasus Papa Minta Saham.

Ade bercerita bagaimana dirinya beberapa kali difitnah saat menjadi Ketua DPR. Salah satunya terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan pada masa kepemimpinan Ade. Namun karena itulah, Ade merasa difitnah.

"Saya difitnah macam-macam. Katanya saya dapat Rp 100 miliar untuk Munas Golkar. Ada fitnah lagi bahwa Akom (sapaan akrab Ade) melakukan nego tentang repatriasi dengan para pengusaha sehingga terwujudnya tax amnesty terhambat. Fitnah itu sampai presiden makanya Akom enggak punya tempat sebagai Ketum Golkar," paparnya di kediaman dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (25/12/2016).

"Saya kembalikan kepada Tuhan atas fitnah itu. Semoga yang memfitnah disadarkan Tuhan. Mudah-mudahan fitnah seperti itu tidak dikembangkan terus menerus dalam politik kita," kata Ade.

(Baca: Ade Komarudin Tetap Nilai Janggal Putusan MKD)

Fitnah berikutnya terkait isu penistaan agama yang menyeret nama Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ade merasa bisa jadi sasaran empuk fitnah terkait unjuk rasa 411 pada 4 November 2016 dan 212 pada 2 Desember 2016.

Sebab, HMI dan Front Pembela Islam (FPI) adalah dua organisasi yang termasuk paling lantang menyuarakan aspirasi terhadap penistaan agama.

Dalam peristiwa 212, Ade merasa difitnah bahwa akan memasukan para demonstran ke Gedung DPR yang dikhawatirkan akan berujung pada pendudukan DPR.

(Baca: Ade Komarudin: Aku "Rapopo")

Padahal, saat aksi tersebut ia mengaku berkomunikasi cukup intensif dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin serta Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani untuk mengamankan kompleks parlemen.

"Fitnah luar biasa dan itu ternyata cukup meyakinkan sebagian orang dan kemudian proses pergantian saya dipercepat karena fitnah seperti itu," tutur pria asal Purwakarta tersebut.

Namun, Ade menilai pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR merupakan "warna" dalam perjalanan karir politiknya.

(Baca: Ade Komarudin Bakal Tempuh Upaya Hukum terhadap Putusan MKD)

Ia pun mengenang bahwa dirinya sudah aktif sebagai anggota dewan sejak 1997 dan memang sejak duduk di bangku sekolah dasar memimpikan karir sebagai politisi.

"Itu saya anggap pernak-pernik. Makin indah perjalanan politik saya dengan peristiwa itu. Saya dari awal rapopo, memang saya betul-betul ikhlas," tutur Ade.

Kompas TV MKD: Ade Komarudin Melanggar Kode Etik Dewan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com