Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Jakarta Jadi Pusat Keuangan Syariah Internasional

Kompas.com - 23/12/2016, 17:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Jakarta menjadi pusat keuangan syariah internasional.

Keinginan itu disampaikan Jokowi saat peringatan satu windu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Awalnya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia patut berbangga lantaran penerbitan SBSN atau sukuk RI jadi yang terbesar di dunia.

Sampai dengan 30 November 2016, penerbitan SBSN di pasar internasional telah sampai 10,15 Miliar dollar AS dengan outstanding 9,5 Miliar dollar AS. Total investor individual sukuk mencapai 48.444 orang.

"Artinya, instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia memilki potensi yang sangat besar dan peran penting dalam kegiatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa ekonomi Syariah di Indonesia presentasenya masih sangat kecil, yakni hanya 5 persen.

Angka ini kalah jauh dari Malaysia yang presentase ekonomi syariahnya mencapai 30 persen.

Bahkan, lanjut Jokowi, secara jumlah, bisnis syariah Indonesia juga kalah dari Inggris dan Korea Selatan yang masyarakatnya bukan mayoritas muslim.

"Oleh sebab itu space atau ruang yang besar itu akan terus kita kejar. Dan saya sampaikan kepada Pak Muliaman Hadad Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar apabila Jakarta ini kita jadikan pusat keuangan syariah internasional," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi Kaget Bisnis Syariah di Indonesia Kalah dari Korea dan Inggris)

Jokowi mengatakan, keinginannya ini kini tengah digodok di OJK. Dalam waktu dekat hasilnya akan disampaikan kepada Presiden.

Jokowi mengingatkan, ekonomi syariah bukan hanya terkait dengan lembaga keuangan, Bank atau asuransi syariah. Banyak pula bisnis lain yang bisa dikembangkan.

"Misalnya seperti wisata syariah, restoran halal, industri syariah, karena potensi pasar kita terbesar di dunia dengan penduduk muslim. Kenapa itu tak jadi fokus perhatian kita?" ucap Jokowi.

Kompas TV Ekonomi Syariah Kian Redup 2016, Kok Bisa?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com