JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Reni Marlinawati mengatakan, pemerintah perlu kerja ekstra karena waktu penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang sudah semakin dekat.
Apalagi, pemerintah memutuskan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) juga tetap dilakukan bersamaan dengan UN.
"Yang jelas pasti pemerintah akan sangat pusing, Pak Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan) apalagi. Karena tahapan UN kan sudah harus berjalan," kata Reni, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Selain itu, kata Reni, pemerintah perlu mempertimbangkan jika melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK).
Menurut dia, belum tentu semua sekolah mampu melaksanakannya.
Jumlah sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan UNBK akan lebih banyak daripada yang sarana prasarananya sudah memadai.
Jika UN titik beratnya pada empat mata pelajaran, USBN menitikberatkan pada semua mata pelajaran.
"Yang jelas kami ingatkan bahwa sesungguhnya UN bukan suatu instrumen ideal untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional," ujar Ketua Fraksi PPP di DPR itu.
"Tapi kalau pemerintah menganggap UN instrumen yang minimalis, enggak ada model lain, kami hormati," lanjut dia.