Presiden Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk lembaga atau unit yang berfungsi sebagai pemantapan terhadap Pancasila. Lembaga atau unit ini berada langsung di bawah Presiden.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pemantapan Pancasila, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Jokowi awalnya mengatakan, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, dan ketertiban sosial yang terganggu.

Hal itu semakin membuat banyak negara goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

Dunia juga dihantui aksi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu.

"Di tengah Kondisi dunia seperti itu kita bersyukur punya Pancasila," kata Jokowi.

Namun Jokowi mengingatkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsapah bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa.

Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata.

"Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari hari kita," ucap Presiden.

Selain itu, lanjut Jokowi, Pancasila harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jokowi yakin hanya dengan itu Indonesia punya fondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan bangsa.

"Oleh sebab itu, kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila dibawah Presiden langsung. Dan kita harapkan pada sore ini hal itu bisa dibicarakan di ratas ini," ucap Jokowi.

Jokowi lalu meminta jajarannya untuk memberi paparan mengenai lembaga pemantapan Pancasila ini. Ratas kemudian digelar secara tertutup.