Kaleidoskop 2016: Jokowi dan Berbagai Pesannya di Arena Konsolidasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - 'Konsolidasi Kebangsaan' dan ‘Silaturahim Kenegaraan’, demikian Presiden Joko Widodo mengistilahkan rangkaian pertemuannya dengan sejumlah pihak sepanjang November hingga Desember 2016.

Presiden melakukan safari ke satuan-satuan TNI dan Polri, pimpinan ormas berbasis massa Islam, hingga ulama dan para kiai.

Para pimpinan partai politik juga diundang ke Istana untuk santap siang bersama.

Hingga menjelang akhir 2016, hanya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang belum diajak bertemu oleh Jokowi.

Langkah politik Jokowi ini dilakukan pasca aksi massa yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh melakukan penodaan agama.

Jokowi mengatakan, konsolidasi dan silaturahim yang dilakukannya untuk kembali menggelorakan empat pilar negara,.

Nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI, menurut Jokowi, tidak boleh luntur.

Selain itu, Presiden mengakui, konsolidasi dan silaturahim ini memberikan pelajaran berarti bagi dirinya.

Melalui langkah ini, ia mengetahui keinginan berbagai kelompok dan mendapatkan gambaran untuk menjaga stabilitas dan kedamaian.

Berikut rangkuman pesan Jokowi dalam rangkaian Konsolidasi Kebangsaan itu:

Jangan ragu bertindak demi NKRI

Pada 7 November 2016, Presiden Jokowi mendadak menggelar apel pasukan di Markas TNI Angkatan Darat.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bertindak sebagai pemimpin apel yang dihadiri 2.185 personel TNI dari matra Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja para perwira dan seluruh jajaran prajurit TNI yang mengamankan aksi unjuk rasa 4 November," ujar Jokowi.

"Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengapresiasi soliditas, kekompakan dan pendekatan persuasif TNI dalam menjaga Jakarta, menjaga Tanah Air sehingga unjuk rasa tertib dan damai," lanjut dia.

(Baca: "Komando", Teriak Prajurit Kopassus kepada Presiden Jokowi)

Jokowi juga meminta TNI menjadi perekat kemajemukan dan garda terdepan dalam melawan gerakan-gerakan pemecah belah bangsa.

"Saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak demi keutuhan NKRI kita," ujar Jokowi.

Terima kasih PBNU

Pada hari yang sama, seusai apel pasukan, Presiden mendatangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Ia menyampaikan terima kasihnya kepada PBNU yang dinilainya telah menyejukkan umat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PBNU dari pusat sampai daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, menyejukkan suasana sehingga demo tanggal 4 kemarin sampai sore terakhir berjalan dengan baik dan damai,” ujar Jokowi.

Jokowi menilai, kerja sama antara pemerintah dengan PBNU harus ditingkatkan.

Polri tidak boleh kalah

Pada 8 November 2016, Presiden Jokowi mendatangi Aula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Ia mengawali silaturahimnya itu dengan makan nasi kotak bersama 602 personel Polri, mulai dari Bintara hingga Perwira.

Selain berterima kasih atas kerja Polri mengamankan aksi pada 4 November, Presiden juga berpesan agar Polri tidak ragu dalam melaksanakan penegakan hukum.

"Jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri, ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok, organisasi atau tokoh siapapun," ujar Jokowi.

Ia menekankan, hanya dengan penegakan hukum, Indonesia akan kuat dan berjaya di mata dunia internasional.

"Dan itu terletak di tangan Saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat. Marwah institusi Polri harus tetap dijaga. Sekali lagi, saya mengingatkan, penegakan hukum yang jelas dan tegas harus dilakukan," ujar Jokowi.

Komitmen tidak lindungi Ahok

Pada hari yang sama, Presiden juga bertamu ke Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Dua pernyataan Jokowi yang paling menjadi sorotan adalah permintaan maafnya atas keterlambatan pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyat saat aksi 4 November dan komitmennya untuk tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penodaan agama.

“Saya kira saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan," kata Jokowi mengenai kelambatannya merespons aksi 4 November.

Pada kesempatan yang sama, ia menjamin penegakan hukum dalam kasus Ahok akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya tekankan, saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum. Saya tegaskan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan," ujar dia.

Redakan ketegangan

Pada 9 November 2016, Presiden Jokowi mengundang sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam.

Sebanyak 17 orang pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan.

Mereka di antaranya Habib Nabil Al Musala dari Majelis Rasulullah, Khofifah Indar Parawansa dari Muslimat NU, Anggia Emarini dari Fatayat NU, Mahfud MD dari KAHMI, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam dan Yaqut Qolil Qiumas dari GP Anshor.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta masukan soal apa yang harus dilakukan pemerintah untuk merespons aksi 4 November.

Selain itu, Jokowi juga mengajak para pimpinan ormas Islam untuk bekontribusi terhadap kedamaian dan persatuan bangsa.

"Saya mengajak kepada seluruh pimpinan organisasi massa Islam untuk mendinginkan suasana, membangun kedamaian serta mempererat tali persatuan, mempererat ukuwah kita sehingga ketegangan-ketegangan di masyarakat bisa kita redakan secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

Menurut dia, dalam situasi seperti saat ini membutuhkan pernyataan-pernyataan pemimpin ormas Islam yang menyejukkan dan mendinginkan.

"Karena saat ini kita memang memerlukan statement yang menyejukkan, yang mendinginkan di tengah-tengah berbagai isu dan ujaran yang sebetulnya mempertajam perbedaan di umat dan di masyarakat," ujar dia.

Jokowi pegang Kopassus

Pada 10 November 2016, Presiden Jokowi mengunjungi markas Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Ia menegaskan, Kopassus merupakan pasukan cadangan yang setiap saat dapat digerakkannya jika negara dalam kondisi darurat.

"Di sini ada Sandi Yudha, Satuan Komando, dan Gultor. Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergency, darurat, bisa saya gerakkan. Sebagai panglima tertinggi, lewat Panglima TNI, (dapat digerakkan) untuk keperluan-keperluan khusus," ujar Jokowi.

Ulama berperan memerdekakan NKRI

Pada hari yang sama, Presiden mengundang sekitar 40 kiai dan ulama ke Istana.

Sambil lesehan, mereka memulai pertemuan dengan santap siang.

Seusai santap siang, Presiden menyinggung peran ulama dalam meraih kemerdekaan NKRI.

“Indonesia yang kita bangun bersama, berdiri atas perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para habib, para ustaz, para santri,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menyinggung mengenai Almarhum Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sehari sebelumnya.

Marinir Paling Loyal

Pada 11 November 2016, Presiden mengunjungi markas Marinir TNI Angkatan Laut. Ia memimpin apel pasukan dari atas tank amphibi yang dimodifikasi.

Jokowi menegaskan, loyalitas Korps Marinir TNI Angkatan Laut sudah tak perlu diragukan lagi.

"Saya tahu di sini ada Brigade Infanteri, Resimen Artileri, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur dan Denjaka. Kita tahu loyalitas Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara, tidak perlu diragukan lagi," ujar Jokowi.

Ia menyatakan bangga karena Korps Marinir dikenal dekat dengan rakyat dan berani menjalankan tugas di manapun mereka berada.

"Prajurit Korps Marinir adalah prajurit yang disegani, yang selalu hadir di setiap ladang pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan NKRI," lanjut dia.

Jokowi juga menyampaikan harapan besarnya terkait kondisi keberagaman di Indonesia.

Presiden ingin tidak ada konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas di Tanah Air.

"Di negara kita, kita ingin yang mayoritas melindungi yang minoritas. Tapi juga minoritas harus menghormati yang mayoritas. Saling melindungi, saling menghargai, saling menghormati. Inilah yang kita harapkan," ujar Jokowi.

Tak lupa, Jokowi meneriakkan yel penyemangat khas Korps Marinir pada akhir pengarahan itu.

"Terima Kasih, salam Marinir! Jalesu Bhumyamca Jayamahe. Jaya di darat dan di laut...Hauaaah !" teriak Jokowi sembari mengepalkan tangan kanannya ke udara.

Negara aman

Pada 15 November 2016, Jokowi mendatangi markas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Laut dan sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat.

Pada kesempatan itu, Jokowi menjamin bahwa Indonesia dalam keadaan aman.

“Saya datang ke markas-markas di TNI dan Polri untuk memberikan rasa tenteram bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara. Jadi justru menenteramkan. Negara aman, sangat aman,” ujar Jokowi di markas Paskhas.

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh prajurit untuk tulus terhadap pengabdiannya sebagai tentara.

“Saya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dan ada di dalam Mars Baret Jingga, yaitu Kar-ma-nye Vadi-karas-TE Mafa-lesu kada-tjana. Artinya, bekerjalah tanpa menghitung-hitung untung dan rugi. Bekerjalah tanpa pamrih untuk bangsa dan negara,” ujar Jokowi.

Sementara, di sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat, Jokowi menyebut tengah mempersiapkan sebuah narasi besar demi menciptakan ketenangan dan kedamaian di Indonesia.

Narasi yang dia maksud adalah penyaluran informasi soal kebijakan pemerintah kepada rakyat secara komprehensif menggunakan lengan operasional TNI-Polri.

Maju tak gentar menjaga empat pilar

Pada 16 November 2016, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada 3.500 prajurit Kostrad di Markas Divisi I Kostrad, Cilodong, Depok.

Presiden mengapresiasi Kostrad yang dinilainya siap siaga dan waspada dalam rangka menegakkan kedaulatan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

“Prajurit-prajurit Kostrad selalu disegani di setiap pertempuran. Nama Kostrad selalu dikenang dan menggema di setiap peristiwa bersejarah dalam menegakkan kedaulatan NKRI, dalam menegakkan kedaulatan NKRI,” kata Jokowi.

Prajurit-prajurit Kostrad, lanjut dia, juga selalu menerima tugas negara untuk diterjunkan kapanpun, di manapun serta pantang mundur demi kejayaan bangsa dan negara.

“Untuk itu, sebagai Panglima tertinggi TNI, saya perintahkan agar seluruh prajurit Kostrad meneruskan tugas sejarah yang mulia ini. Maju tak gentar menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga UUD 1945 dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika,” lanjut Jokowi.

Boleh berbeda, tetapi tetap silaturahim

Pada 17 November 2016, Presiden Jokowi melakukan santap siang bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan menu ikan bakar.

Presiden menyampaikan, kunjungan Prabowo merupakan kunjungan balasan karena ia telah menyambangi kediaman Prabowo pada 31 Oktober 2016 lalu.

"Saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita," ujar Jokowi.

Jokowi berharap, tradisi silaturahim seperti ini juga akan dicontoh seluruh elemen masyarakat.

Meskipun berbeda jalur dan pandangan politik, silaturahim tidak boleh putus.

Jokowi dan Prabowo yang merupakan mantan rival saat Pemilihan Presiden 2014, sepakat akan Indonesia yang majemuk, Indonesia yang beragam.

"Saya dengan Pak Prabowo berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk," ujar Jokowi.

"Kita tidak menginginkan terpecah belah karena perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi NKRI," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa tak ada agenda menjegal pemerintahan.

Bahkan, Prabowo berkomitmen mengesampingkan perbedaan pandangan politiknya dengan Jokowi dalam menghadapi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.

Kapan bertemu SBY?

Pada 21 November 2016, Presiden Jokowi makan siang bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka.

Seusai makan siang bersama Mega, Presiden menyatakan membuka peluang untuk berkomunikasi dengan Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Dmeokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ya nanti semuanya akan kita atur," ujar Jokowi.

Selain soal kemungkinan bertemu SBY, Jokowi juga menyoroti gejolak di masyarakat atas kasus Ahok.

Menurut dia, hal itu adalah peristiwa politik biasa. Setiap pemilihan kepala daerah akan menimbulkan riak di masyarakat.

"Sebetulnya dalam setiap Pilkada, baik Wali Kota Wakil Wali Kota, Bupati Wakil Bupati dan Gubernur Wakil Gubernur, di mana-mana pasti suhunya hangat. Dinamika pasti lebih tinggi dibandingkan keadaan normal biasa. Sehingga ini sebenarnya dinamika biasa," ujar Jokowi.

Namun, Jokowi kembali mengatakan, riak-riak tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak politik tertentu.

"Ya seperti yang saya sampaikan kemarinlah, ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan lain. Ada aktor -aktor politik yang memanfaatkan situasi," ujar Jokowi.

Bagi Jokowi, keberadaan kelompok politik yang menunggangi semacam itu pada dasarnya juga hal yang biasa. 

Ia menyayangkan jika ada aktor politik yang memanfaatkan sehingga memecah belah persatuan.

"Yang paling penting sekali lagi, jangan merugikan NKRI, jangan melemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita, apalagi jangan merongrong Pancasila. Prinsipnya itu saja," ujar Jokowi.

Memantapkan Pancasila

Pada 22 November 2016, Presiden Jokowi sarapan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Jokowi membicarakan tiga hal dengan Surya.

Pertama, Jokowi ingin memantapkan kembali implementasi ideologi Pancasila di seluruh komponen bangsa.

Kedua, Jokowi menegaskan spirit kemajemukan, saling menghormati, saling mengasihi dan saling menyayangi antaranak bangsa juga perlu diperkuat.

“Ketiga, ini yang sangat penting, pemerintah bertekad dengan semua kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme di Indonesia,” ujar Jokowi.

Indonesia adalah negara hukum

Pada siang harinya, giliran Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang makan siang dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Seusai pertemuan, Jokowi menekankan Indonesia adalah negara hukum.

Oleh sebab itu, jika ada konflik karena perbedaan-perbedaan, harus diselesaikan melalui jalur hukum.

"Kita adalah bangsa yang majemuk, yang akan terus menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Solusinya adalah kembali kepada konsep negara hukum," ujar Jokowi.

Ia tidak setuju jika proses hukum itu diintervensi oleh kelompok tertentu.

Menurut dia, hal itu adalah pemaksaan kehendak.

"Sebagai negara hukum, semua harus berjalan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak. Apalagi dengan menggunakan kekuatan massa. Hukum harus menjadi panglima di negara kita," ujar Jokowi.

Penyambung Jokowi dengan Trump

Sementara, pada sore hari, Presiden mengundang Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Istana Merdeka.

Topik ekonomi menjadi salah satu yang dibahas di pertemuan ini.

Presiden mengatakan, kedekatan Setya Novanto dengan Donald Trump, Presiden baru AS, akan sangat bermanfaat bagi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat.

“Yang jelas kami senang karena kedekatan Pak Setya Novanto dengan Donald Trump. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ya bisa nanti minta tolong ke Pak Setya Novanto,” ujar Jokowi sembari tertawa.

Komunikasi dengan parpol

Konsolidasi Kebangsaan Jokowi berlanjut pada 29 November 2016.

Presiden melakukan makan siang bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka.

Ia berjanji akan mengintensifkan kembali komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintah.

"Komunikasi politik dengan partai politik akan diintensifkan lagi," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku, topik ini menjadi fokus pembicaraan mereka selama sekitar satu jam sembari makan siang dengan menu ikan bakar, sate, dan soto.

"Kita ini sebenarnya sangat sering ketemu. Tapi memang akan lebih sering lagi sehingga semua bisa saling sambung dan semua masalah bangsa dan negara bisa diselesaikan," ujar Jokowi.

Arti makar dan persatuan Indonesia

Pada 30 November 2016, Presiden Jokowi makan siang bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Presiden mengakui, belakangan ini, kata 'makar' dan 'persatuan Indonesia' sering dilontarkan oleh pejabat di pemerintah.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian adalah orang yang pertama kali melontarkan kata tersebut.

Sementara, kata 'persatuan Indonesia' kerap dilontarkan Presiden sendiri.

Jokowi mengatakan, terdapat pesan di balik dua kata itu.

"Ini untuk peringatan dan mengingatkan kita semuanya," ujar Jokowi.

Kata 'persatuan Indonesia', kata Jokowi, sebagai pengingat bahwa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras dan bahasa yang berbeda-beda, namun pada hakekatnya tetap satu juga.

"Menunjukkan betapa kita ini beragam. Betapa kita ini majemuk," ujar Jokowi.

Sementara, soal kata 'makar', pemerintah juga ingin memberi pesan bahwa Indonesia memiliki konstitusi dan undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

"Kenapa ada yang menyampaikan makar? Untuk mengingatkan bahwa kita ini punya konstitusi yang mengatur Pilkada, pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Semua sudah diatur. Hanya mengingatkan bahwa yang terpilih di DPR/MPR itu sudah lewat proses yang panjang. Termasuk presiden dan wakil presiden juga sama," ujar Jokowi.

Eksekutif dan legislatif lebih "mesra"

Pada 16 Desember 2016, Presiden Jokowi menerima kunjungan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka.

Adapun, Pimpinan DPR yang hadir yakni Ketua DPR RI Setya Novanto serta tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan.

Dalam pertemuan itu, kedua lembaga negara sepakat untuk lebih mengintensifkan komunikasi dan konsultasi.

Seusai menerima DPR RI, pada siang harinya, Presiden menerima pimpinan DPD RI, di antaranya Ketua DPD Mohammad Saleh, Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Farouk Muhammad dan sejumlah ketua kelengkapan DPD RI.

Topik pembahasan kedua belah pihak, antara lain penguatan kelembagaan DPD RI melalui amandemen atau perubahan undang-undang dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia bagian timur.

Dana desa dan otonomi khusus Papua juga tidak luput dari pembahasan.