Polri Minta Publik Tak Terkecoh Opini Pengungkapan Kasus Terorisme Pengalihan Isu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, banyak bukti nyata yang menunjukkan bahwa rencana bom bunuh diri di kompleks kepresidenan bukan sekadar isu yang sengaja dibuat.

Boy meminta masyarakat tidak terkecoh opini yang menyebut bahwa rangkaian penangkapan jaringan terorisme sebagai pengalihan isu dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kami harap masyarakat tak terkecoh dengan pendapat pengalihan isu seolah ini rekayasa," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Seperti diketahui, Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap sejumlah tersangka di beberapa tempa terkait penemuan bom rakitan di Bekasi. Bom yang berkekuatan besar itu disebut bakal diledakan di Istana Kepresidenan. 

(Baca: Ini Peran Tujuh Tersangka Terkait Temuan Bom di Bekasi)

Boy mengatakan, kelompok tersebut berbaiat kepada kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Aksi kelompok ini dikomandoi simpatisan ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim, yang dalam dua tahun terakhir ini "berjihad" di Suriah.

Lebih jauh Boy mengatakan, tak ada sama sekali niatan Polri untuk mengarang adanya ancaman kelompok teroris dengan kekuatan bom yang besar.

"Kami menilai ini (pengungkapan teroris) bagian yang sangat penting dilihat publik karena berkaitan dengan aksi terorisme yang menjadi perhatian kita bersama dan mengancam jiwa, mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat," kata Boy.

"Dan ini bagian kejahatan global yang nyata saat ini terjadi di tengah masyarakat,".

Boy menegaskan bahwa maraknya penangkapan terhadap jaringan teroris pada tahun ini menunjukkan bahwa ISIS cukup berpengaruh di Indonesia.

Mereka tak segan menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawa sendiri demi menjalankan misi.

"Kita bersyukur tidak ada korban jiwa dari ledakan ini," kata Boy.

Boy mengatakan, munculnya opini bahwa teror bom ini hanya rekayasa justru akan melemahkan kewaspadaan masyarakat akan ancaman nyata.

"Kita harap jangan sampai penilaian sebagai pengalihan isu membuat pengawasan kita jadi lemah," kata dia.