Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Daerah Kepulauan Ini Berjuang untuk Dapat Dana Pembangunan Lebih

Kompas.com - 12/12/2016, 22:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LEMBATA, KOMPAS.com - Delapan provinsi kepulauan di Indonesia tengah berjuang untuk mendapatkan dana alokasi umum (DAU) daerah lebih dari pemerintah pusat demi mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Kedelapan provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Batam, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

"Iya, (DAU) itu yang saat ini tengah kami perjuangkan. Kami delapan daerah ini membentuk badan kerjasama daerah kepulauan untuk memperjuangkan itu agar mendapatkan perhatian khusus," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela pelaksanaan Hari Nusantara di Lewoleba, Lembata, NTT, Senin (12/12/2016).

(Baca juga: Hari Nusantara Menjadi Momentum Bangun Konektivitas Antarpulau)

Menurut Frans, daerah kepulauan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan daerah pulau biasa dalam hal pembangunan.

"Kalau daerah pulau kan mudah pembangunannya, tetapi kepulauan itu kan mesti khusus," ujar Frans.

"Kami berharap formula baru di dana alokasi umum, formula baru mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan karena ciri daerah kepulauan itu ada kesulitan, ada tantangan sendiri dibanding daerah pulau," lanjut dia.

Di NTT, daerah kepulauan yang tengah dikembangkan adalah Kabupaten Lembata.

Pelabuhan laut di daerah tersebut diperbesar, runway bandar udara di sana juga diperpanjang dan jalan aspal yang terhubung ke daerah itu mulai diperbaiki.

Frans mengatakan, potensi pariwisata di Lembata sangat besar, mulai dari pertunjukan perburuan paus di Lamalera yang menjadi ikon hingga wisata bawah laut yang tidak kalah indah dengan daerah lain di Indonesia.

"Kami berjuang dengan harapan semua orang bisa datang ke sini, mengenal Lembata. Suatu pulau yang dahulu orang tidak kenal, tetapi berpotensi," ujar Frans.

(Baca juga: Mendagri: Hari Nusantara Harus Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata Daerah Kepulauan)

Meski demikian, tambah dia, segala pembangunan yang dilaksanakan di daerah mesti didukung pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, Frans sekaligus berharap, puncak peringatan Hari Nusantara 2016 yang digelar di Lembata, 13 Desember 2016 besok menjadi momentum pemerintah pusat mendorong daerah itu menjadi lebih baik lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com