Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Perayaan Hari Nusantara di Lembata

Kompas.com - 12/12/2016, 20:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LEMBATA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak menghadiri peringatan Hari Nusantara 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden Jokowi tidak dapat  menghadiri puncak acara karena beliau kunjungan kerja ke India dan Iran," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya di lokasi acara, Senin (12/12/2016).

Rencananya, Presiden Jokowi digantikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca juga: Agenda Kegiatan Presiden Jokowi di New Delhi)

Meski demikian, Frans menilai, hal yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan maritim di Indonesia.

Frans menilai, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki komitmen yang kuat soal pembangunan.

"Saya percaya pemerintah akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara maritim," ujar dia.

Puncak acara Hari Nusantara 2016 itu dilaksanakan di Lewoleba, Lembata, tanggal 13 Desember 2016. Pameran produk kemaritiman bertajuk "Nusantara Expo" menjadi salah satu acaranya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Hari Nusantara 2016 bukan hanya untuk memperingati Deklarasi Djuanda yang dihelat pada 13 Desember 1957, melainkan juga sebagai sebuah harapan konektivitas antardaerah di Indonesia.

"Salah satu tujuan utamanya tidak sekadar merayakan Deklarasi Djuanda, tetapi secara politik, budaya, dan ekonomi dengan ditetapkannya Hari Nusantara setidaknya diharapkan ada konektivitas antardaerah untuk kepentingan maritim," ujar Tjahjo seusai acara peluncuran Hari Nusantara 2016 di Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (22/8/2016).

(Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Politik Sempat Menghangat tetapi Tidak Panas)

Tjahjo menjelaskan, peluncuran Hari Nusantara 2016 merupakan langkah menyinergikan kondisi geopolitik Indonesia sebagai negara maritim dan sumber daya laut untuk kepentingan bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com